oleh

Genab 1 Tahun Jokowi – Maruf, BEM Uhamka Turun Kejalan Suarakan Aspirasinya

RadarKotaNews, Jakarta – BEM Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka ( UHAMKA ) Kembali menggelar unjuk rasa menolak UU Omnibus Law sekaligus evaluasi 1 tahun kinerja Jokowi & Kiyai maruf amin di kawasan patung kuda indosat, medan merdeka, jakarta pusat, Selasa, (20/10/2020)

Terkait Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja yang dianggap menuai kontroversi dan menyebabkan keresahan di masyarakat. Mahasiswa Uhamka kembali unjuk rasa dengan membawa rapot merah untuk Presiden RI pak Jokowi dalam evaluasi 1 tahun diperiode ke 2.

Menlu BEM Uhamka, TB Sultan menilai, dalam 1 tahun kinerja Bapak Jokowi & Bapak Maruf amin belum ada satupun kinerja dan hasil yang baik untuk bangsa dan masyarakat indonesia, contohnya, Hutang negara semakin bertambah, kebebasan hak masyarakat dan mahasiswa indonesia menyampaikan aspirasi tidak diindahkan, kekerasan pada demonstran, bahkan banyaknya konflik agraria dan ditambah lagi saat ini yang sudah meresahkan masyarakat indonesia yaitu UU Ciptaker atau Omnibus Law.

“Sudah jelas jika pemimpin sekarang Pak presiden kita sudah tidak pro kepada rakyat,” tegas Sultan

Maka dari itu, kami mahasiswa Uhamka tetap konsisten akan terus turun aksi untuk menggagalkan Omnibus Law dan mendesak agar bapak Jokowi sebagai presiden RI segera mengeluarkan Perppu anulir omnibus law, karena Omnibus Law akan membawa dampak buruk bagi masyarakat adat, buruh dan lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Ronaldo Zulfikar ungkapkan bahwa turunnya mahasiswa Uhamka untuk mengawal isu Omnibus Law adalah untuk mengawal kepentingan bersama, kemaslahatan bersama, entah itu buruh, petani, rakyat miskin kota, siapapun yang terdampak Omnibus Law itulah yang kita bela.

“Sampai kapanpun kita akan tetap turun aksi dan terus mendesak Pak Jokowi untuk mengeluarkan perppu, jika tuntutan kami tidak direspon baik oleh pak presiden kami akan kembali lagi dengan eskalasi massa yang lebih besar” ujar Ronaldo

Maka dari itu tuntutan kami atas dasar keresahan masyarakat Indonesia dari berbagai sektor dan kalangan menuntut pemerintah legislatif dan eksekutif :

Pertama, Mosi tidak percaya kepada DPR RI

Kedua, Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu anulir Omnibus Law UU Ciptaker

Ketiga, Mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menerima semua elemen masyarakat untuk uji materi (Judicial Review).

Keempat, Menolak Sentralisasi kekuasaan dengan konsep Omnibus Law karena telah mencederai amanat reformasi dengan menekan kebebasan otonomi Daerah.

Kelima, Menolak penyederhanaan perizinan AMDAL karena dapat mengekploitasi lingkungan.

Menurut Ronaldo, perkara Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja semestinya tidak hanya menjadi keresahan para buruh, melainkan semua kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, ia mengatakan, akan selalu mendukung semua kalangan yang menyuarakan penolakannya terhadap UU tersebut.

“Jadi, siapapun yang hari ini menyuarakan aspirasi untuk menolak Omnibus Law itu adalah kawan-kawan kami,” ujar Ronaldo. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed