Gen Z dalam Kepungan Liberalisme, MBA Semakin Membumi

Ilustrasi

Oleh: Rizqa Fadlilah, S.Kep

Married By Accident (MBA) atau menikah karena hamil duluan kini menjadi hal yang wajar terjadi.

Mungkin bagi sebagian orang ‘kecelakaan’ ini adalah aib, tapi tidak sedikit yang merasa baik-baik saja, baik pelaku maupun orang tua mereka. Selagi pihak laki-laki mau bertanggung jawab, pernikahan pun dijadikan solusi atas kemaksiatan ini. Jika usia belum memenuhi syarat, pengajuan dispensasi usia nikah menjadi alternatif jalan keluar.

Dilansir dari Radarbontang.com (31/12/2022) tercatat sebanyak 31 pengajuan dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama (PA) Bontang selama tahun 2022. Humas PA Bontang, Ahmad Farih Shofi Muhtar menyampaikan bahwa pengajuan dispensasi nikah tersebut diajukan oleh calon pasutri yang berstatus di bawah umur, dengan latar belakang terbanyak karena hamil di luar nikah. Selebihnya karena putus sekolah dan alasan lainnya. Tidak semua pengajuan diterima oleh PA, umumnya pengajuan tersebut diterima dengan pertimbangan kondisi darurat, yaitu melindungi anak yang ada di dalam kandungan akibat hubungan di luar pernikahan yang sah sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak secara perdata.

Tidak berbeda dengan kondisi di Bontang, baru-baru ini viral diberitakan 176 perkara  anak di Ponorogo, Jawa Timur yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dari total 176 anak yang diizinkan menikah dini, 125 diantaranya karena hamil di luar nikah, bahkan sebagian lain sudah melahirkan. Sedangkan 51 anak lainnya memilih menikah dini karena alasan sudah memiliki pacar dan memilih menikah dari pada melanjutkan sekolah (detikedu.com, 17/01/2023).

Gen Z dalam Kepungan Liberalisme

Banyaknya pengajuan dispensasi usia nikah menjadi bukti pergaulan pemuda yang liberal. Dengan dalih kebebasan berekspresi dan bertingkah laku mereka melepaskan diri dari aturan Allah yang sejatinya melindungi mereka. Fenomena pacaran kian membabi buta, bukan hanya pemuda atau remaja, anak-anak pun sudah mempraktikkan aktivitas ini. Dengan modal kata cinta mereka rela menyerahkan kehormatan pada laki-laki yang belum jelas arah hidupnya.

Terlebih pada era digital saat ini, remaja dan anak-anak dengan mudah bisa mengakses konten-konten pornografi dan pornoaksi. Bahkan tayangan-tayangan yang dapat merangsang gharizah nau’ atau naluri berkasih sayang menjadi konsumsi sehari-hari. Mulai dari acara televisi, film, iklan, video klip, hingga syair-syair lagu semua menstimulus, bahkan meneror pikiran generasi muda. Gejolak usia muda akhirnya tumbuh secara liar dan tidak terkontrol.

Bebasnya sosial media, televisi, dan media informasi lain dalam menampilkan konten-konten penstimulus syahwat tersebut, tentu tidak terlepas dari peran negara. Karena hanya negara lah yang mampu membuat kebijakan untuk memfilter dan tidak memberikan izin tayang konten-konten yang tidak mendidik bahkan membahayakan generasi. Sayangnya hal itu tidak dilakukan, karena bisnis film, musik, dll yang mengandung konten percintaan tersebut memberikan keuntungan. Sebagimana fitrahnya, apapun yang meghasilkan keuntungan akan dihalalkan dalam sistem kapitalisme.

Pemerintah memang sudah menetapkan kebijakan tentang perkawinan anak, yaitu pendewasaan usia perkawinan (PUP). Berdasarkan kebijakan tersebut, usia ideal bagi laki-laki untuk menikah adalah minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Kebijakan ini disertai dengan berbagai alasan ilmiah, juga dibarengi dengan program edukasi, salah satunya edukasi generasi berencana (genre). Namun, edukasi ini sama sekali tidak menyentuh akar masalah. Bahkan arahan mengenai seks aman justru terkesan semakin mendukung liberalisme pergaulan. Pemuda seolah dibebaskan memilih cara mereka melampiaskan syahwat atau melakukan free sex asalkan dilakukan dengan cara yang aman. Tidak menimbulkan penyakit menular dan tidak sampai terjadi hamil di luar nikah.

Islam Mengatur Pergaulan

Beginilah wajah kapitalisme yang menumbuh suburkan paham liberalisme, tidak terkecuali dalam pergaulan. Maka mustahil jika ingin menuntaskan masalah pergaulan bebas beserta turunannya, termasuk hamil di luar nikah dengan kebijakan parsial yang diambil dalam sistem ini. Kita butuh sistem yang kondusif untuk mengatur pergaulan, yang tidak lain adalah sistem Islam.

Gharizah nau’ atau naluri berkasih sayang merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT ada pada setiap diri manusia. Oleh karenanya Allah menurunkan seperangkat aturan untuk mengelola naluri tersebut. Dalam kitab Nidzomul Ijtima’i dijelaskan beberapa aturan mengenai pergaulan laki-laki dan perempuan. Pertama, Hukum interaksi dengan lawan jenis diatur agar tidak terjadi khalwat (berduaan) dan ikhtilat (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan). Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi saw:
Dari Ummu Salamah ra. dia berkata, Rasulullah saw, jika beliau salam (selesai sholat) maka kaum wanita segera bangkit, saat beliau salam lalu beliau diam sebentar sebelum bangun."

Ibnu Syihab berkata, ‘saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid’. (HR. Bukhari: 793)

Kedua, dalam wilayah umum jika perempuan keluar rumah disyariatkan untuk memakai pakaian tertutup dan sempurna. Sebagaimana perintah memakai jilbab (baju terusan yang menutup seluruh tubuh) yang termaktub dalam QS. Al-Ahzab: 59 :
Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.....”

Dan perintah memakai khimar/ kerudung hingga menutup dada dalam QS. An-Nur:31:
Katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya....... ”

Ketiga, laki-laki diwajibkan menjaga pandangan (ghadul bashor). Jika ketiga hal ini telah dilaksanakan, maka akan kecil kemungkinan terjadi perzinahan ataupun interaksi yang mendekatkan pada zina. Karena pada hakikatnya zina bukan hanya masalah bersetubuh saja, memandang, mendengar, bersentuhan, bahkan menghayal juga sudah termasuk kategori zina.

Selain penjagaan oleh masing-masing individu, negara juga mempunyai peran penting dalam menjaga dan melindungi generasi dari perzinahan. Negara dengan sistem Islam akan menerapkan sanksi keras bagi pelaku perzinahan sesuai ketetapan syara’, yaitu bagi pezina muhson (sudah menikah) akan dihukum rajam sampai mati. Sedangkan bagi pezina ghoiru muhson (belum menikah) akan dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan.

Hukum Islam yang begitu tegas terhadap pelaku zina ataupun kemaksiatan lain berfungsi sebagai penebus dosa di akhirat nanti (jawabir), dan memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah masyarakat melakukan kemaksiatan serupa (zawajir). Dengan diterapkannya hukum yang tegas seperti ini berbagai macam kemaksiatan akan dapat dihindarkan dari masyarakat, tidak terkecuali masalah perzinahan.
Wallahu a’lam bisshowab.....

*) Penulis Pemerhati Masalah Sosial

Baca Juga