oleh

Gempar Apresiasi Terbitnya UU Antiterorisme

RadarKotaNews – Lahirnya Undang Undang Antiterorisme adalah jawaban tepat untuk kondisi bangsa saat ini.

Demikian disapaikan Ketua DPP Bidang Hukum Generasi Pembaharu Indonesia (Gempar), Petrus Sihombing, dalam keterangan kepada wartawan, Jumat malam (25/5/18).

Menurutnya, peristiwa penyerangan atapun teror yang dialamatkan kepada sejumlah ulama, lalu Kepolisian, dan juga Gereja, hal itu dikarenakan UU sebelumnya belum komprehensif.

“Kehadiran UU terorisme ini sangat penting dan di waktu yang tepat. Lewat UU ini Aparat keamanan tidak hanya bereaksi, tetapi juga bisa mengantisipasi,” kata Petrus.

Meski Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris yang diajukan pada tahun 2016 itu baru ‘dihalalkan’ hari ini, dirinya tetap memberikan apresiasi.

Sebab, adanya penambahan-penambahan pasal untuk menanggulangi bahaya-bahaya yang mungkin bisa menciptakan teroris-teroris baru.

Adapaun yang menjadi perdebatan antara pihak DPR mengenai definisi terorisme, dan perdebatan definisi itu sudah mengalami titik temu, bagi dirinya apa yang sudah termuat dalam definisi tersebut sudah baik dikarenakan hal tersebut bersumber dari adanya pemahaman atau ideologi yang berbeda.

“Perbedaan ideologi yang berbeda biasanya menimbulkan perpecahan yang semakin besar dampaknya sehingga bisa menimbulkan paham paham radikalisme sehingga dengan adanya hal tersebut harus di tanggulangin secara bersama-sama dengan pemberian paham-paham kebangsaan serta mengedukasi generasi muda,” kata dia.

Bukan hanya itu, pelibatan semua lapisan unsur keamanan juga sangat baik. Sehingga, unsur keamanan baik TNI , Polri dan lembaga-lembaga penanggulangan terorisme, bisa bersinergi.

“Sehingga benih-benih radikalisme yang menciptakan teroris tersebut bisa diminimalisir oleh semua elemen masyarakat,” kata Petrus.

“Kita berterima kasih dan mengapresiasi Pemerintahan di bawah Pak Jokowi dan juga seluruh anggota DPR yang melahirkan UU ini.”

Diketahui, pagi tadi, RUU Antiterorisme telah disahkan menjadi UU. Pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto. [mel]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed