oleh

Gegara Hakim Tidak Menggenakan Atribut Yang Selayaknya, Sidang Di Pengadilan Pajak Di Tunda

RadarKotaNews, Jakarta – Hanya karena seorang hakim di Pengadilan Pajak tidak mengenakan jilbab yang seharusnya berwarna putih menjadi permasalahan, karena hakim tersebut memakai jilbab warna merah muda dalam menanggani suatu perkara. Pasalnya pihak penggugat menilai hakim tersebut telah melakukan pelanggaran berupa Peraturan Ketua Pengadilan Pajak yang seyogianya seorang hakim sudah mengetahui hal itu dan akan menimbulkan polemik dengan pihak yang kritis terhadap pelanggaran tersebut.

Karena pihak penggugat merasa keberatan akhirnya sidang di tunda atas kesepakatan hakim ketua para hakim Pengadilan Pajak. Gegara hakim tidak menggenakan atribut yang selayaknya sidang antara PT Mitra Abadi Pratama (Penggugat), melawan Direktorat Jenderal Pajak harus di tunda.

Ditemui, Kamis 23/07/2020 kuasa hukum penggugat Alessandro Rey, SH., MH., MKn di Kantor Rey & Co Jakarta Attorneys at Law di Wisma Bayuadji Lantai 2 Suite 205, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, Rey mengatakan pada wartawan arahKata.com,” Sidang kelima (5) Tanggal 6 Juli 2020 Pengadilan Pajak antara PT Mitra Abadi Pratama selaku Penggugat yang diwakili oleh para kuasa hukum yang tergabung pada Kantor Rey & Co Jakarta Attorneys at Law yang diwakili oleh Alessandro Rey, SH., MH., MKn., BSC., MBA., LUTCF, LUF, FSS, CPM, CLA, IPC, CRA, CTA, CLI, CTL, CCL., Kartika Sari Putri, SH, MH., dan Lukman Wicaksono, SH.,yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma Bayuadji Lantai 2 Suite 205, Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 melawan Direktur Jenderal Pajak dengan Perkara Nomor 013880.99/2019/PP dan 013962.99/2019/PPyang periksa dan diadili oleh Majelis XVA yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dr Triyono Martanto, SH, MH, SE, Ak, MM, MHum, CA. dan Hakim Anggota masing-masing Redno Sri Rezeki, SE, MAFIS dan Anwar Syahdat, SH, ME.

“Dalam perkara ini, Direktur Jenderal Pajak diduga melakukan pelanggaran dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dimana pemeriksaan pajak lapangan atas PT. Mitra Abadi Pratama tersebut dilakukan dalam jangka waktu 9 bulan 8 hari padahal dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pemeriksaan Lapangan paling lama 6 bulan dan jika memang pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang paling lama 2 bulan sehingga seluruhnya menjadi selambat-lambatnya 8 bulan. Dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Direktur Jenderal Pajak di duga melanggar peraturan yang berlaku karena masa pajak di STP tersebut ditulis dengan masa pajak Januari-Desember 2016 padahal sudah jelas format untuk pengisian STP harus sesuai dalam Lampiran halaman 49 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2018 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Nota Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak, misalnya masa pajak bulan Maret Tahun Pajak 2017 maka harus ditulis Maret 2017.

“Adapun agenda dalam persidangan kelima (5) tersebut adalah Penggugat akan menjelaskan mengenai kronologis Perkara hingga pengajuan Gugatan yang belum melewati jangka waktu pengajuan gugatan karena keadaan diluar kekuasaan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, namun Persidangan ditunda setelah kuasa hukum penggugat merasa keberatan dengan warna kerudung salah satu Hakim Anggota yang berwarna merah muda karena melanggar hukum acara sebagaimana Ketentuan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016 Tanggal 19 Desember 2016. Adapun Hakim Anggota dalam Majelis XVA yang menggunakan kerudung tersebut adalah Sdri. Redno Sri Rezeki, SE, MAFIS, Pungkasnya.

“Majelis yang terhormat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-03/PP/2016 Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memakai bawahan berwarna gelap, dan bagi Hakim wanita yang berkerudung/berjilbab menggunakan kerudung warna putih oleh karena itu kami keberatan jika persidangan ini tetap dilanjutkan”, Ungkap Rey

“Bahwa karena hukum acara di Pengadilan Pajak tidak di jalankan sebagaimana mestinya maka dari itu kami keberatan jika persidangan ini tetap dilanjutkan”, Jelas Rey

Sebelumnya Hakim Ketua menanyakan apakah persidangan tersebut di cukupkan saja namun setelah Hakim ketua menanyakan masing-masing Hakim Anggota akhirnya sidang tersebut ditunda dan akan dilanjutkan sidang keenam (6) Senin, (13/07/ 2020).

Untuk semua hakim di seluruh Indonesia semoga ini jadi pembelajaran agar tidak melakukan pelanggaran ringan apa lagi pelanggaran berat, resiko ringan dan berat tetap akan ada sanksinya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed