Ganti Rugi Lahan IKN yang Meresahkan

IKN

Oleh: Lisa Oka Rina

Warga di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) yang lahan mereka terkena pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya yang masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN kini waswas.

“Kami waswas terhadap masa depan kami. Terlebih nilai ganti rugi lahan yang menurut kami belum ideal,” kata Dahlia Yati, juru bicara kelompok masyarakat Sepaku yang lahannya masuk KIPP IKN Sepaku, PPU, Minggu (8/1).

Sekira 30 warga pada kelompok ini, lanjut dia, awalnya mengajukan tuntutan nilai ganti rugi lahan Rp 2 juta per meter persegi. Namun, kemudian naik menjadi Rp 3 juta per meter persegi. “Tuntutan kami jadi Rp 3 juta per meter persegi itu setelah kami mengetahui harga-harga lahan di luar IKN rata-rata sudah di atas Rp 3 juta per meter persegi,” katanya.

“Jangan sampai harga ganti rugi yang kami terima nanti dari pemerintah nilainya justru lebih rendah, dan kami tak bisa membeli lahan lagi untuk ganti sebagai tempat kami bermukim dan berusaha seperti sebelumnya,” tambahnya.

Ia kemarin sempat menyinggung pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Embun Sari yang menyebutkan, nilai ganti kerugian lahan pada kawasan yang masuk wilayah KIPP, berkisar Rp 650 ribu hingga Rp 1 juta per meternya.

Pernyataan Embun Sari ini disampaikannya pada ATR/BPN Podcast yang membahas peran Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN.
“Itu pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” bantah Yati Dahlia. Ia kemudian mengirimkan semacam nota pembayaran ganti rugi yang diterima salah satu warga yang hanya mendapatkan ganti rugi Rp 75 juta, untuk lahan seluas 653 meter persegi. Angka tersebut, lanjut Yati Dahlia, ganti rugi tahap pertama yang diberikan pemerintah untuk lahan masyarakat di area KIPP untuk pembangunan instalasi pembuangan akhir limbah (IPAL).

Saat ini, kata perempuan yang sebelumnya mengajukan gugatan Undang-Undang (UU) 3/2022 tentang IKN itu,  mengatakan, warga bersepakat tidak bersedia menerima nilai ganti rugi yang besarannya tidak sesuai keinginan masyarakat pemilik lahan. “Biarkan saja nanti uang ganti rugi dititipkan ke pengadilan, dan nanti kami mengajukan gugatan hukum. Kami bukan menolak IKN, tetapi kami minta harga ganti rugi yang memadai,” tuturnya.

Ganti rugi sebutannya, faktanya demikian. Sudah menjadi hal lumrah, ketika lahan dibeli oleh penguasa atau pengusaha, harga yang diterima pemilik lahan, pasti lebih kecil, merugilah pemilik lahan. Karena nanti ketika lahan/tanah tersebut dijual kembali oleh pengusaha ataupun penguasa, mereka akan mengambil untung yang tidak wajar.

Hal ini adalah buah dari cara pandang kehidupan kapitalisme, dengan prinsip masyhurnya "dengan modal sekecil-kecilnya, untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya".

Yang bisa menjadi pemain utama adalah para kapital/pemilik modal, yaitu para pengusaha. Karenanya mereka pula yang akan maju dalam pertarungan perebutan kekuasaan, karena dengan kekuasaan, akan memuluskan dan melancarkan tujuan mereka. Maka akan lahir undang-undang/peraturan yang bernafas untung-rugi. Bukan bernafas memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat/rakyat. Seperti Omnibuslaw, UU Ciptaker, UU Minerba dan lain-lain.

Fakta terkait belum semua warga pemilik lahan yang hingga kini  mendapat ganti rugi menurut penjelasan dari Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sepaku PPU Adi Kustaman, ini menunjukkan secara gamblang program IKN ini belum siap 100%, alias belum serius dalam perencanaan secara konsep, termasuk tidak siap dalam anggaran. Pemindahan Ibukota juga harus mempertimbangkan aspek efisiensi pemerintahan bisa meningkat atau tidak.

Ini bertolak belakang dengan fakta sejarah ketika Institusi Negara Khilafah Islam hadir dalam kancah peradaban dunia. Sejarah mencatat ada 4 kali perpindahan ibukota negara. Namun alasan utama saat itu adalah politik.

Perpindahan pertama adalah dari Madinah ke Damaskus pada awal Bani Umayyah. Damaskus saat itu sudah ibukota musim panas kekaisaran Byzantium. Perpindahan kedua adalah saat kebangkitan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. Baghdad adalah kota yang dibangun baru, menggantikan Ctesiphon, ibukota Persia.

Perpindahan ketiga adalah pasca hancurnya Baghdad oleh serbuan Mongol, dan pusat Khilafah lalu dipindah ke Kairo. Kairo sendiri sudah ada di delta sungai Nil itu sejak zaman Fir’aun. Sedang terakhir adalah perpindahan dari Kairo ke Istanbul, ketika Khalifah terakhir Abbasiyah mengundurkan diri setelah melihat bahwa Bani Utsmaniyah lebih berkemampuan untuk memimpin dunia Islam dan mendakwahkannya ke seluruh dunia. Adapun Istanbul telah berdiri lebih dari 1000 tahun karena dibangun oleh Kaisar Konstantin. Dengan demikian, satu-satunya ibukota Khilafah yang praktis dibangun dari awal hanyalah Baghdad.

Wallahu'alam bisshowab

*) Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik

Baca Juga