Gaji Wakil Rakyat Fantastis, Nasib Rakyat Kritis

Foto: Praktisi Pendidikan, Zeni Seniyati M.Pd

Oleh : Zeni Seniyati M.Pd

Ramai diberitakan di media massa dan social media terkait “nyanyian” salah satu anggota DPR yang merupakan selebritis terkenal di tanah air Indonesia ini mengenai gaji yang diperoleh selama menjadi anggota DPR komisi IX dari salah satu parpol yang berkuasa saat ini.

Berdasarkan paparannya bahwa sebagai anggota DPR dia mendapat gaji setiap tanggal 1 sejumlah 16 juta, dan setiap tanggal 5 mendapatkan 59 juta. Selain itu ada dana aspirasi sebesar 450 juta sebanyak 5 kali dalam setahun, dan dana kunjungan dapil sebesar 150 juta sebanyak 8 kali dalam setahun. Rincian gaji yang disampaikan sebesar itu merupakan perolehan yang sangat fantastis untuk anggota DPR. Sehingga tidak heran itu menjadi sorotan publik.

Lantas, sebenarnya, berapa jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang anggota DPR? Berdasarkan ketentuan soal gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dalam beleid itu disebutkan bahwa gaji pokok anggota DPR sebesar Rp 4.200.000 setiap bulan. Daftarkan email Gaji pokok bagi wakil ketua DPR dan ketua DPR tentu berbeda, wakil ketua DPR mendapatkan Rp 4.620.000 sebulan sedangkan ketua DPR menerima Rp 5.040.000 sebulan.

Gaji pokok untuk wakil ketua DPR dan ketua DPR berbeda, wakil ketua DPR mendapatkan Rp 4.620.000 sebulan sedangkan ketua DPR menerima Rp 5.040.000 sebulan. Selain gaji pokok, para wakil rakyat itu juga memperoleh beragam tunjangan sebagaimana diatur dalam dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI.

Adapun ketetapan gaji anggota DPR RI diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 tentang kenaikan indeks sejumlah tunjangan bagi anggota DPR. Tunjangan itu terbagi atas dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain.

Tunjangan melekat terdiri dari: - Tunjangan istri/suami Rp 420.000 - Tunjangan anak Rp 168.000 - Uang sidang/paket Rp 2.000.000 - Tunjangan jabatan Rp 9.700.000 - Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa - Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.813 Sedangkan, tunjangan lain terdiri dari: - Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000 - Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000 - Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000 - Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000 - Asisten anggota Rp 2.250.000 Jika komponen diatas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp 54.051.903 setiap bulannya. Angka tersebut bisa lebih besar apabila anggota tersebut menjabat sebagai wakil ketua atau ketua DPR. Sebab, seperti gaji pokok, tunjangan bagi pimpinan DPR juga lebih besar dibandingkan tunjangan bagi anggota biasa dan tunjangan di atas belum ditambah dengan biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut: - Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000 - Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000 - Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000 - Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000.

Selain itu, para anggota DPR juga menerima fasilitas berupa rumah jabatan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat serta anggaran pemeliharaan rumah jabatan. Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60 persen dari gaji anggota DPR (gaji pokok) atau sebesar Rp 2.520.000 per bulan.

Berdasarkan fakta diatas, tidak heran banyak yang berlomba-lomba untuk bisa menjadi anggota DPR, dengan dalih sebagai wakil rakyat dan mewakili aspirasi rakyat. Sedangkan dilain pihak KPK mencatat selama pandemi dalam setahun banyak kenaikan harta kekayaan untuk para DPR tersebut dan juga pejabat negara lainnya.

Sungguh miris dan sangat ironi sekali melihat fakta tersebut, dan itu berbanding terbalik dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, yang masih bertambah banyak hidup sengsara yang sangat memprihatikan dan menderita ditengah upaya melawan pandemic ini. Rakyat banyak menjadi korban akibat kebijakan yang diterapkan. Ada yang kehilangan penghasilan akibat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga banyak yang gulung tikar, dan juga ada yang terkena PHK karena perusahaannya tidak dapat memberikan gaji untuk para pekerjanya, akibatnya tidak bisa menghidupi atau menafkahi keluarga mereka. Sementara untuk tetap bisa bertahan, mereka harus mengencangkan pinggang supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti harus mencari utangan/pinjaman dan ada yang berpuasa karena tidak ada yang dimakan. Kehidupan rakyat jauh dari kesejahteraan. Dan berdasarkan data BPS, rakyat miskin semakin meningkat sebanyak 2,76 juta selama masa pandemi ini.

Itulah potret kehidupan yang jauh berbeda antara rakyat dan pejabatnya disistem demokrasi kapitalis, banyak orang bersaing untuk bisa meraih jabatan kekuasaan meski harus mengeluarkan biaya yang besar dengan mempertaruhkan harta kekayaan yang mereka miliki dan harga dirinya. Dan itu bisa dilihat Ketika pesta pemilu tiba, bagaimana para pejabat tersebut akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara dengan melakukan segala cara dan upaya tidak lagi mempedulikan halal haram supaya bisa meraih suara terbanyak dari rakyat yang memilihnya. Sedangkan Ketika sudah menjadi wakil rakyat, aspirasi rakyat banyak yang tidak ditepati, hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya yang mengusungnya.

Beginilah buruknya system demokrasi kapitalis, dengan memanfaatkan suara rakyat untuk meraih kursi di parlemen dan dapat mencapai tampuk kekuasaan. Kemudian dengan atas nama rakyat pula membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang diperuntukkan bukan untuk rakyat tapi untuk kepentingan para kapitalis dan tentu untuk dirinya sendiri juga. Sedangkan para kapitalis di system ini diidentikkan dengan orang asing atau pemilik modal.

Sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan sekarang telah sukses mengumpulkan kekuasaan pada seseorang dan pihak yang berada di sekitarnya - kemudian dikenal istilah politik dinasti. Namun, gagal dalam mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya. Jika jujur dalam mengungkap akar masalahnya, kemiskinan hanyalah kambing hitam. Sebenarnya yang layak dijadikan tertuduh adalah sistem kehidupan yang telah melahirkan banyaknya keluarga miskin. Aturan yang diterapkan lebih berpihak kepada pemilik modal. Merekalah yang banyak mendapat keuntungan dari kekayaan negeri ini. Sementara rakyat tetap berada dalam himpitan kesulitan.

Lalu, bagaimana mungkin system ini bisa dijadikan system ini yang merupakan buatan manusia yang sebagai makhluk yang lemah dan terbatas, dan tempatnya salah dan khilaf mampu membuat aturan untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat?. Berdasarkan survei "Edelman Trust Barometer" Menyatakan bahwa mayoritas orang di seluruh dunia percaya bahwa sistem kapitalisme dalam bentuknya saat ini lebih berbahaya daripada menghasilkan kebaikan. Sehingga jelas sekali system ini tidak bisa memberikan kehidupan yang sejahtera untuk rakyatnya.

Sistem Islam bertolak belakang dengan system demokrasi kapitalisme. Dalam sistem Islam, yaitu sistem pemerintahan Islam atau khilafah, bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan dasar yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan ( Nidzom al Iqtishodi fi Islam, Taqiyuddin Annabhani). Dan kebutuhan mendasar itu diperuntukkan bagi semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, bahasa, suku, dan negara.

Kebutuhan sandang, papan, dan pangan sebagai kebutuhan pokok individu dijamin oleh negara, melalui mekanisme syariah. Begitu juga kesehatan, pendidikan dan keamanan sebagai kebutuhan pokok kelompok juga dijamin oleh negara khilafah, melalui mekanisme yang sama. Dengan begitu, seluruh kebutuhan pokok rakyat, baik yang terkait dengan individu maupun kelompok, semuanya dijamin oleh negara Ketika Islam diterapkan secara sempurna oleh negara, hak dan kewajiban seluruh warga negara pun akan terpenuhi dengan baik. Keadilan bukan hanya janji dan harapan, tetapi akan terbukti dalam kehidupan nyata.

Begitu pula yang terkait dengan kekayaan para pejabat, dalam Islam pun sudah sangat jelas mengatur hal tersebut, haram bagi para pejabat atau penguasa mengambil harta yang bukan menjadi haknya, apalagi dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan tersebut untuk meraih kekayaan lain.

Sebagaimana pada masa khalifah Umar Bin Khathab, beliau sangat ketat sekali melakukan pengauditan harta kekayaan para pejabat, dan apabila beliau meragukan kekayaan seorang pejabat, maka akan menyita jumlah kelebihan dari yang telah ditentukan sebagai penghasilan sah yang diperolehnya. Beliau selalu mencatat dan menghitung kekayaan pejabat baik sebelum diangkat maupun setelah selesai masa tugasnya. Sehingga jika ada pejabat terbukti kekayaan bertambah selama menjabat dan itu diragukan darimana perolehannya, maka kelebihan harta tersebut akan diambil/disita atau dibagi dua, Sebagian untuk pejabat yang bersangkutan dan separuhnya lagi diserahkan ke kas negara yaitu Baitul mal.

Itulah gambaran kepemimpinan Umar, yang menjalankan kepemimpinan dalam Islam, beliau sangat memperhatikan hak-hak rakyatnya serta kewajibannya sebagai penguasa karena itu merupakan Amanah Allah dari jabatannya sebagai penguasa sangat jauh sekali dengan penguasa atau pejabat disistem ini.

Oleh karena itu, perlunya sistem Islam sebagai jalan satu-satunya dari Allah agar pengaturan dalam bernegara/pemerintahan dan kepengurusan (riayah) umat untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dirasakan kembali ketika Islam pernah Berjaya selama 13 abad. Dan para pejabatnya pun akan menempatkan tanggungjawabnya hanya untuk mengurusi umat dapat terealisasi dengan sempurna (kaffah) berlandaskan Aqidah Islam.
Wallahu a’lam biishowab

*) Penulis adalah Praktisi Pendidikan

Baca Juga