Fraksi NasDem DPRD DKI Tuai Pujian Usai Serap Aspirasi Masyarakat di Kelurahan Cilangkap

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino

RadarKotaNews, Jakarta - Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, menggelar aksi Serap Aspirasi Masyarakat, di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (15/9/2021).

Kegiatan dipimpin langsung Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, yang didampingi Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI Abdul Azis Muslim, dan Penasehat Fraksi NasDem DPRD DKI Hariadi Anwar.

Wibi mengatakan, kegiatan yang dilakukan Fraksi NasDem DPRD DKI ke Cilangkap agar dapat melihat dan meninjau secara langsung kondisi wilayah dan kepadatan penduduk, serta padatnya permukiman dalam mengajukan perubahan zonasi wilayah dari zonasi hijau menjadi zonasi kuning.

"Terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya sangat penting agar kita mengetahui secara langsung keadaannya. Selain itu, penting kita mendengar dan menyerap apa yang menjadi keinginan dari masyarakat itu sendiri," ujar Wibi kepada wartawan di lokasi kegiatan, Jalan Basuki No. 24, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

Selain anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, turut hadir Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Kasudin Citata) Jakarta Timur Widodo; Lurah Cilangkap, Nasir Sugiar; Camat Cipayung, Panangaran Ritonga; Ketua LMK 06 dan koordinator LMK se-Cilangkap, Dwi hartanti; dan dari Dinas Citata, Nugroho.

Aksi Serap Aspirasi Masyarakat yang dilakukan Fraksi NasDem DPRD DKI pun mendapat respons positif dari banyak pihak, utamanya Ketua LMK 06 dan Koordinator LMK se-Cilangkap, Dwi Hartanti.

Disampaikan Dwi, Fraksi NasDem sangat cepat dalam memberikan respons atas keinginan warga soal perubahan zona hijau menjadi zona kuning di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

"Awalnya kami bersurat ke Gubernur (DKI Jakarta), tapi tidak ada respons. Justru dilempar ke DPRD (DKI), dan yang menyambut NasDem. Respons NasDem sangat bagus," ujar Dwi saat dihubungi.

Dirinya menjelaskan alasan agar kawasan tersebut menjadi zona kuning. Sebab, selain sudah padat penduduk, status zona hijau membuat masyarakat kesulitan untuk bisa membangun usaha.

"Warga juga sudah punya SHM (Sertifikat Hak Milik). Ini harusnya juga ada langkah dong dari pemerintah," kata Dwi. [fy]

Penulis:

Baca Juga