oleh

Fahri: Pimpinan KPK Tidak Berhak Terlibat Dalam Revisi UU KPK

RadarKotaNews – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengkritik sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo Cs yang memaksa untuk dilibatkan dalam revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Fahri, pimpinan KPK tidak berhak terlibat. Sebab, Presiden dan DPR adalah pembuat UU. Tidak ada hak KPK untuk terlibat jauh apalagi merasa lebih tahu tentang negara ini.

“KPK adalah produk UU. Bukan pembuat UU. Ini semua salah kaprah yang telah kadung kita terima karena ketidakberanian kita melakukan koreksi. Ini waktunya,” tegas Fahri melalui keterangannya, Sabtu, (14/9).

Diapun meminta kepada semua pihak untuk memahami proses yang ada demi kemajuan bangsa kedepan. Dengan niat baik dan ketulusan. Percayakah bahwa bangsa ini selalu punya cara untuk kembali ke jalan yang benar. Hukum harus kembali kepada roh-nya sebagai media mencari kebenaran bukan untuk balas dendam dan aksi jago-jagoan. “Mari hentikan!”

Selanjutnya, Fahri meminta kepada pimpinan KPK yang baru harus memberi contoh kehalusan Budi karena hukum itu bukan milik manusia. Hukum milik tuhan yang dititipkan dengan syarat bahwa kalian para penegak hukum akan berlaku adil dan bijaksana. “Berlaku lembut dan wara. Semua memerlukan keteladanan,” pesannya.

Kepada pimpinan KPK yang lama, Fahri mengingatkan agar berlaku bijaklah. Jalan kalian salah. Cara kalian melihat KPK dan diri kalian salah. Kalian lembaga negara yang ada UU-nya dalam sebuah sistem bernegara yang baku. Kalian bukan presiden yang dipilih rakyat Indonesia. “Tahulah batas kalian.”

“Ajak pegawai KPK sebagai pegawai pemerintahan kembali ke jalan yg benar. Kembalilah menjadi bagian dari pemerintahan dalam negara yang kita bangun bersama. Jangan anggap diri paling penting apalagi paling benar. Kita semua abdi negara yang mencari kebaikan bagi Nusa dan bangsa,” ujar dia.

“Jangan kalian lupa bahwa tugas kalian mulia, untuk mengawal transisi. Bila kalian melihat di tengah jalan ada korupsi cegahlah. Gunakan atas hukum yang sudah berlaku lama. “Mencegah jauh lebih baik dari pada mengobati”. Itu kaedah hukum pidana sebagai “ultimum remedium,” tandas Fahri.(wr)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed