oleh

Fahri Hamzah Sebut Ada Negara di Dalam Negara

RadarKotaNews – KPK itu sangat beralasan dan sangat konstitusional. Bagaimana kita bisa membiarkan adanya kebebasan bagi aparat negara untuk menentukan alur dari proses. Sampai di ujung jauh dari penelitian pendidikan.

Begitu di katakan Wakil Ketua DPR RI 2014-2019, Fahri Hamzah, S.E. dalam diskusi yang bertajuk “Siapa Yang Tak Etis Dalam Kisruh Ketua MK?” Di kawasan Cikini, Menteng Jakarta pusat, Kamis (15/02).

Pertama-tama menurut Fahri, Karena ada yang bermain di atas. saya ingat betul bagaimana serangan kepada Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lama ketika menghadiri beberapa review yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan juga beberapa kelompok.

Menurutnya, serangan kepada pribadinya keras sekali medianya juga berkolaborasi sehingga begitulah adanya Indonesia, review undang-undang KPK itu pasti koruptor pasti mereka bertemu untuk melindungi koruptor.

“Karena ada anomali di dalamnya untuk menentukan kebenaran dan membuat kita menjadi bingung tidak mengerti anomali terjadi sangat luas di satu sisi terbaru.”tutur dia.

Dikatakan Fahri, yang menjadi temuan audit tidak mau fokus dan hanya menjadi fokus kepada moral negara. Sementara DPR dan lembaga lembaga lain sudah tidak lagi di percayai. Begitu pun nama presiden yang paling salah. Karena aggaran terbesar berada pada presiden.

“Anggaran APBN yang paling besar di gunakan untuk pengeluaran atas persetujuan presiden.”katanya

Oleh karena itu Fahri menilai, Lembaga dan kelompok yang dibuat Mahkamah Konstitusi (MK), kira-kira di dalamnya sama, orang-orangnya sama, lembaganya sama, yaitu intinya adalah lemahkan lembaga yang lain tunjukkan satu sebutkan fungsi di situ mereka bermain tanpa ada di sebut kumpulannya.

“Atau bisa di sebut ada Negara di dalam Negara.”cetusnya.(degita)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed