oleh

Fadli Zon Sebut Pemerintah Gagal Lindungi Warga Negara

RadarKotaNews, Jakarta – Berlarut-larutnya kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia, mengindikasikan kegagalan diplomasi pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui akun Twitter miliknya, @fadlizon yang terpantau redaksi, Selasa (26/11/2019).

Sebagai warga negara Indonesia, merujuk kepada hukum internasional ataupun nasional, HRS yang saat ini berada di Arab Saudi, memiliki hak melekat untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia.

“Tapi negara abai terhadap hak warganya dan cenderung membiarkan masalah ini berlarut-larut,” tulis Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 ini.

Padahal, kata dia, sejumlah pejabat tinggi penegak hukum dan intelijen RI sudah beberapa kali menemui HRS, beberapa tahun belakangan ini.

Merujuk pada hukum internasional, Fadli mengatakan, sebagaimana diatur di dalam konvensi Wina 1961 Pasal 3 dan Konvensi Wina 1963 Pasal 5, dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri.

“Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its national, both individuals and bodies corporate within permitted by international law”.

Sedangkan di level nasional, ketentuan tersebut tertuang di sejumlah hukum nasional. Pada UU No. 37/1999, Bab V pasal 19(b); “Perwakilan RI berkewajiban: memberikan pengayoman, Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.”

“Hal tersebut kemudian diperkuat di dalam Permenlu Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri,” tulis Fadli.

Fadli lantas menyinggung soal Menlu Retno Marsudi dalam rapat perdana dengan Komisi I DPR RI pekan lalu. Yang mana dalam rapat itu Menlu menyatakan prioritas politik luar negeri Indonesia akan bertumpu pada prioritas 4+1, salah satu prioritasnya adalah diplomasi perlindungan warga negara.

“Sehingga, upaya pemerintah untuk memulangkan HRS ke tanah air seharusnya bersifat imperatif, sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi WNI di luar negeri,” tulis Fadli.

“Hanya saja, dalam kasus HRS, pemerintah kerap berlindung di balik alasan sikap anti-intervensi terhadap kebijakan negara lain. Saya kira ini pandangan yang patut diluruskan.”

Dikatakan Fadli, diplomasi perlindungan berbeda dengan intervensi. Diplomasi perlindungan dilakukan melalui upaya negosiasi, sifatnya persuasif, bisa dilakukan secara terbuka ataupun tertutup.

Dan upaya tersebut, kata dia, tidak bisa disamakan dengan tindakan diplomasi offensive, apalagi dipandang sebagai tindakan yang mengintervensi urusan negara lain.

“Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa upaya negosiasi memulangkan warga negara yang ditahan negara lain, sudah lazim terjadi dalam praktik diplomasi internasional,” kata dia.

Sebagai contoh, tahun 2009 misalnya, pemerintah AS mengutus mantan Presiden Bill Clinton untuk bernegosiasi dalam pembebasan dua wartawan AS, Euna Lee dan Laura Ling, yang ditahan oleh pemerintah Korea Utara.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2010, saat itu Pemerintah Amerika Serikat mengutus mantan Presiden Jimmy Carter untuk bernegosiasi dengan Korea Utara demi membebaskan Aijalon Mahli Gomes, seorang warga AS yang ditahan karena memasuki wilayah Korut secara illegal.

“Jadi, negosiasi pemulangan seorang warga negara yang ditahan di negara lain, adalah praktik yang lazim,” tulis Fadli. (War)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed