Eksploitasi SDA Berujung Malapetaka

Pemerhati Sosial, Sri Mulyati

Oleh : Sri Mulyati

Bencana kembali menyapa saudara kita. Kali ini terjadi banjir disalah satu kecamatan Kukar yaitu Sangasanga, tak hanya karena intensitas hujan namun disinyalir juga dipicu aktifitas tambang batu bara yang tak ramah lingkungan. (instagram.com).

Hujan juga mengguyur Kabupaten Kutai Timur yang mengakibatkan air sungai meluap di berbagai kecamatan. Kecamatan Muara Ancalong menjadi salah satu wilayah di Kutim yang turut dilalui sungai sehingga permukiman penduduk yang berada di bantaran sungai ikut terendam. "Banjir berasal dari hulu Sungai Kelindjau dan Wahau, jadi 8 desa kebanjiran," kata Camat Muara Ancalong, Sabran saat dikonfirmasi melalui telpon, Rabu (19/5/2021).

Namun, terdapat satu desa yang turut mendapatkan dampak banjir sebab akses keluar-masuknya terputus, yakni Desa Long Poq Baru. Karena akses jalan terputus, harga bahan pokok naik. Seperti gas LPG yang harus dikirim dari luar wilayah. (kaltim.tribunnew.com/2021/05/19).

Sementara itu, banjir yang terjadi di kabupaten Berau, Kalimantan Timur, meluas hingga di 15 kampung di 4 kecamatan. Ketinggian air banjir mencapai hingga 2 meter. (m.merdeka.com).

Tanggul milik PT. Rantau Panjang Utama Bhakti (RUB) jebol sekitar pukul 04.06 wita pada Minggu, 16 Mei 2021 lalu. Tanggul tersebut jebol akibat meluapnya dan derasnya arus sungai Kelay. Jebolnya tanggul itu membuat kampung Bane Baru, kecamatan Sambaliung, untuk sementara tidak bisa diakses memalui jalan darat. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Diminta tanggapan mengenai hal ini Gurbernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, membantah jika banjir di Berau disebabkan oleh tanggul tambang batu bara yang jebol. Kejadian ini ia sebut lebih diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. (www.instagram.com).

Persoalan banjir di Kaltim yang sering terjadi tak pernah terselesaikan hingga kini. Pemandangan itu bisa dilihat ketika intensitas hujan tinggi yang menyebabkan tergenangnya jalan dan permukiman warga. Banjir tersebut tidak hanya terjadi di perkotaan saja namun sampai pedesaan. Alhasil mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktifitas warga. Mereka terpaksa meninggalkan rumahnya dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tentu, hal ini sangat merugikan warga baik secara materi hingga nyawa.

Memandang masalah banjir bukan semata-mata musibah atau teguran. Karena kejadiannya terus berulang. Sehingga sangat diperlukan mencari akar permasalahanya hingga menemukan solusi yang tepat dalam menanggulanginya. Terpampang nyata, banyaknya alih fungsi lahan berubah menjadi tambang dan perkebunan telah menyisakan lubang-lubang bekas galian yang dibiarkan begitu saja tanpa direkonstruksi kembali. Fakta tersebut akhirnya merusak fungsi lahan sebagai resapan air.

Inilah buah dari pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalis saat ini. Pengelolaan yang menimbulkan kerusakan ini tidak terlepas dari paradigma kebebasan kepemilikan dalam mengelola SDA. Semestinya SDA dikelola dengan baik dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Namun sebaliknya justru dikuasai oleh para kapital untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan yang ada sangat berpihak pada korporasi.

Sehingga wajar jika mereka mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian hutan dan alam serta lingkungan. Padahal, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41 yang artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Karena perbuatan tangan manusia yang melakukan tindakan eksploitasi SDA berlebihan berujung pada malapetaka.

Hal demikian sangat berbeda dengan sistem Islam. Islam mempunyai prinsip pengelolaan tata ruang kota dan peran negara dalam menyelesaikan permasalahan, terutama masalah banjir. Adapun langkah-langkah solusi banjir, yaitu pertama, membangun bendungan-bendungan, kanal- kanal baru yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai dan curahan hujan. Bendungan ini dapat digunakan untuk mencegah banjir dan keperluan irigasi.

Kedua, memetakan daerah rendah yang rawan terkena genangan air, membuat kebijakan melarang masyarakat membangun permukiman di wilayah tersebut. Ketiga, melakukan penjagaan yang sangat ketat bagi kebersihan sungai, danau dan kanal dengan cara memberikan sanksi tegas bagi seseorang yang mencemari lingkungan. Keempat, kebijakan tentang master plant agar pembukaan permukiman atau kawasan baru harus menyertakan variabel-variabel drainase, serapan air. Dan menetapkan cagar alam yang harus dilindungi.

Tak hanya itu, pemerintahan dalam sistem Islam juga memiliki badan khusus penangan bencana. Mereka dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi dan obat-obat yang diperlukan dalam menanggulangi banjir. Itulah solusi yang diberikan Islam, tentunya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menerapkan syariatnya secara kaffah yang akan mendatangkan keberkahan, tentunya pemerintahan tersebut adalah Daulah Islamiyah. Wallahu’alam Bishawab.

*) Penulis adalah pemerhati Sosial

Baca Juga