Duduki Posisi Komisaris, Gitaris Naik Kelas

Kontributor MuslimahNews & Pemerhati SosPol, Rindyanti Septiana S.H.I (Ist)

Oleh: Rindyanti Septiana S.H.I

Tak perlu heran apalagi kaget, karena banyak yang terjadi di luar nalar di negeri +62. Para artis menjabat anggota dewan bahkan menyalonkan diri dan duduk menjadi orang nomor satu di berbagai daerah.

Hal itu katanya sah-sah saja dalam demokrasi. Pengusaha mendapat kursi dalam kementerian juga hal biasa dalam demokrasi. Kini, yang menjadi pertanyaan sejumlah pihak, gitaris menduduki jabatan komisaris salah satu BUMN. Bagaimana ini ceritanya? Atau memang tidak butuh alasan mengangkat siapa pun menjadi orang yang berpengaruh dalam mengurusi aset negara. Kapabilitas yang dipertanyakan publik, bukan maksud untuk tidak menerima gitaris naik kelas melainkan memastikan aset negara aman dan bebas utang.

Karena siapa pun itu, jika memiliki kompetensi, integritas terhadap bidang yang digeluti serta ahli. Tak mengapa jika diberikan jabatan setinggi apapun itu. Nah, kalau publik dan sejumlah pihak terus mempertanyakan hal tersebut, sebaiknya sikap pemangku kekuasaan tak perlu sewot. Menenangkan publik bukan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seolah marah dan tak terima, melainkan memberikan jawaban yang dapat diterima oleh akal sehat.

Publik terus akan memburu dengan sejuta pertanyaan, karena sudah lama negeri ini tak benar dalam pengurusannya. Terbukti berbagai utang BUMN makin menumpuk. Sektor ekonomi makin terpuruk. Pengangguran dan PHK makin menjadi-jadi. Kesejahteraan tinggal hanya impian kosong yang entah kapan bisa didapatkan.

Politik Balas Budi Bukan Kompetensi?

Mudah bagi publik mengindra diangkatnya Abdee Slank menjadi Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk (Persero) karena membalas jasa-jasanya. Jasanya yang mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya. CNNIndonesia.com merangkum nama-nama yang diangkat Erick Thohir Menteri BUMN, sebagai petinggi di perusahaan BUMN sejak 2020 lalu. Salah satu diantaranya ialah Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank.

Pengangkatan Abdee dilakukan oleh Erick melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5). Abdee adalah salah pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. (Cnnindonesia.com, 29/5/2021)

Pro kontra penunjukkan Abdee sebagai komisaris PT Telkom belum usai, muncul rencana Menteri BUMN Erick Thohir menggelar program pelatihan untuk tingkatan komisaris yang ada di lingkungan BUMN. Pelatihan yang digelar untuk para komisaris yang tidak memiliki pengalaman di sektor korporasi. Hal ini mengonfirmasikan pada publik bahwa mereka yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang cukup. Dan pengangkatan orang untuk mengawasi perusahaan negara sebatas pertimbangan politik. Tepatnya politik balas budi dan bukan kompetensi.

Sementara itu Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai ada ketentuan yang berlaku, ada syarat kompetensi untuk direksi dan komisaris. Kemudian, ada juga aturan yang mengatur soal masa jabatan direksi dan komisaris. Namun, yang terjadi saat ini tidak ada kriteria, siapapun yang dia inginkan, ia angkat dan betul-betul mengabaikan kritik rakyat atasnya. (finance.detik.com, 31/5/2021)

Kepercayaan Telah Sirna, Ganti Pemimpin Pilihannya

Jika pemangku kekuasaan meminta kepada masyarakat untuk percaya dan jangan hanya melihat keputusannya dari sisi negatifnya saja. Bagaimana mungkin hal itu bisa diterima? Jelas sudah dihadapan mata, ia mengangkat seseorang karena memiliki riwayat sebagai pendukung sejati. Jelas ini justru menyakiti hati rakyat.

Sementara masih banyak para ahli yang mumpuni di bidang tersebut enggan untuk dilirik. Mungkin karena mereka belum sepenuh hati memberi dukungan nyata pada pemilik kekuasaan saat ini. Atau bisa jadi, lobi-lobi politik tidak mereka lakukan demi menjunjung tinggi harga diri sebagai seorang ahli.

Saat kepercayaan telah sirna apalagi yang diharapkan rakyat selain ganti pemimpin. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu menilai seseorang untuk diangkat mengurusi aset negara dan menyejahterakan rakyat. Rakyat membutuhkan pemimpin yang tidak mudah mengangkat seseorang karena balas budi atas kekuasaan yang telah diraihnya.

Dimanakah pemimpin yang demikian ditemukan? Pemimpin seperti itu hanya lahir dari rahim sistem Islam. Pemimpin yang bertakwa pada Allah, merasa takut atas amanah kepemimpinannya, hingga tidak asal tunjuk dan mengangkat seseorang untuk menjabat. Bahkan salah satu sahabat Nabi Saw yang dikenal keutamaannya di antara para sahabat yang lain takut menerima amanah kepemimpinan. Ialah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Tentang Amanah Kepemimpinan

Ialah Abu Bakar Ash-Shiddiq, salah seorang sahabat Rasul yang menerima jabatan sebagai bentuk ketaatan serta atas panggilan keimanan juga tanggung jawab terhadap agama. Ia menyampaikan pidatonya pertama kali di hadapan kaum muslimin, “Demi Allah, saya tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Saya pun tidak punya keinginan untuk itu. Saya juga tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan pemimpin, baik saat sendirian maupun di keramaian. Akan tetapi saya tidak ingin terjadi fitnah. Dengan demikian saya bukannya senang dengan jabatan ini saya justru merasa diberi beban yang amat berat yang mungkin tidak sanggup dipikul kecuali dengan adanya pertolongan Allah. (Dinukil dari buku 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Surga, Abdus Sattae Asy-Syaikh)

Berbeda sekali dalam sistem kapitalisme, tawaran atas jabatan bergengsi tentu sulit untuk ditolak. Bahkan sebagian besar berambisi mendapat ‘jatah’ pimpinan dalam instansi tertentu. Menimbang ada gaji yang sangat besar akan diterima. Untuk sekelas komisaris independen saja diperkiraan gajinya berkisar dari Rp 1,49 miliar hingga Rp11,31 miliar per tahunnya. (kompastv, 30/5/2021). Sangat menggiurkan bukan?

Sementara saat Abu Bakar menjadi kepala negara (Khalifah), beliau justru masih berdagang di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia tak berharap gaji atas jabatan kepemimpinannya. Memang begitu besar jurang perbedaan antara Kapitalisme dengan Islam.

Kepribadian Islam membuat siapa pun memandang amanah jabatan sesuatu yang berat dan penuh tanggung jawab. Hingga tak akan mudah menerima sebelum dipertimbangkan sesuai hukum syara’ (Islam). Tapi tidak dengan orang yang tak memiliki kepribadian Islam, menjadikan manfaat sebagai tolak ukur perbuatannya. Jika dihadapan ada nilai keuntungan yang besar maka ia begitu cepat berupaya meraihnya. Meski harus menempuh berbagai cara, tak melihat lagi apakah bertentangan dengan aturan Allah atau tidak.

Kita tentu mengharapkan dipimpin oleh mereka yang memiliki kepribadian Islam serta memiliki kompetensi seperti halnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tapi mustahil jika masih disuasanakan oleh sistem kapitalisme. Justru yang muncul sosok berkepribadian kapitalis, uang dan kepentingan tujuan utamanya. Maka tunggulah kehancuran jika dipimpin oleh mereka yang tak berkepribadian Islam dan bukan ahlinya.

*) Penulis adalah Kontributor Web Muslimah, Pemerhati Sospol

Baca Juga