oleh

DPR: UU Migas Harus di Revisi

RadarKotaNews, Jakarta – Pemerintah segera mengkonsolidasikan diri untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Mengingat sebelumnya Pemerintah telah mencabut pasal-pasal terkait Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) sebagai pengganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dalam RUU Cipta Kerja.

Demikian di sampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mulyanto dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (18/9/2020).

“Sejak Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas yang diatur dalam UU di atas dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012, maka praktis pelaksana kuasa pertambangan migas dijalankan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang bersifat sementara. Namun faktanya SKK Migas, lembaga yang bersifat sementara itu sudah berlangsung lebih dari 8 tahun,” ungkap Mulyanto

Menurut dia, itu adalah waktu yang tidak pendek. Seharusnya Pemerintah sudah menyiapkan konsep kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas ini dengan matang, sebagai tindak lanjut dari keputusan MK. Sehingga pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dijalankan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Mulyanto menilai, kelembagaan yang sekarang, SKK Migas jelas tidak ideal. Karena selain bersifat sementara, hanya berupa satuan kerja di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta hanya memiliki fungsi dalam pengaturan dan pengawasan. Menurutnya, SKK Migas tidak memiliki fungsi pengelolaan dan pengusahaan.

“Kami berharap, kelembagaan pelaksana kuasa pertambangan migas atau BUMN Khusus ini, sesuai amanat MK, dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, sebagaimana sekarang dilaksanakan oleh SKK Migas, juga ditambah fungsi pengelolaan dan pengusahaan sektor hulu migas,” tukasnya.

Jadi, kata Mulyanto, BUMN Khusus ini berfungsi sebagai regulator sekaligus doers (pelaksana) di sektor hulu migas. Bertujuan agar Pemerintah sebagai representasi dari negara dan pemegang kuasa pertambangan migas, mengelola secara langsung sektor hulu Migas ini demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

Mulyanto juga menilai, kondisi SKK Migas saat ini tidak memiliki fungsi pengelolaan secara langsung, termasuk pengusahaan sektor migas. Akibatnya negara tidak dapat mengoptimalkan pengelolaan sektor migas ini sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Misalnya negera mengeluarkan biaya tambahan untuk menjual bagian Pemerintah atas migas, dan lainnya.

“Dengan kelembagaan yang terbatas seperti sekarang ini, kita pesimis target lifting minyak 1 juta barel per hari dapat terwujud,” katanya

Selain itu, BUMN Khusus ini sebaiknya hanya khusus menangani sektor hulu migas tidak ke sektor hilir, karena di sektor hilir sudah ada BPH Migas sebagai regulator dan PT. Pertamina (Persero) sebagai pelaksana (doers).

“Dengan demikian Pertamina sebagai BUMN yang juga bergerak di sektor hulu migas, tetap eksis dan mendapat previlege dalam usaha hulu migas tersebut.” jelas politisi asal daerah pemilihan Banten I ini. (Ipk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed