oleh

DPR RI Menerima Perwakilan Buruh Saat Aksi Tolak Omnibus Law

RadarKotaNews, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut, KSPI merupakan konfederasi terbesar di Indonesia, dan saya merupakan pendukung Jokowi dari tahun 2012 dan sampai saat ini merupakan Komisaris BUMN.

Menurut Andi Gani, RUU sangat aneh, “saya pernah dipanggil langsung oleh Presiden untuk meminta pendapat terkait peningkatan investasi di Indonesia, dan saya sampaikan bahwa saya dukung secara penuh, namun di dalam pelaksanaanya sampai saat ini saya merasa bahwa RUU ini semakin tidak jelas dan tidak tau arah tujuannya.”

“KSPSI merupakan Konfederasi yang mendukung Pemerintahan tidak mungkin jika kami ingin menggoyang pemerintahan,” ujar Andi Gani saat diterima oleh Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu dan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, ruang rapat Komisi IX Gedung Parlemen Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020)

Lanjut Andi Gani, dirinya hanya ingin mengingatkan kepada Komisi IX untuk tidak sembunyi-sembunyi seperti Pemerintah dan harus mengikut sertakan Aliansi buruh.

Sementara itu DPP SPSI, R. Abdullah, mengatakan, dengan informasi yang telah dikeluarkan oleh Kemenko terdapat beberapa pasal yang sangat sensitif bagi kaum buruh.

“Hari ini kami ingin meminta copy dari RUU Omnibus Law untuk bisa kami pelajari,” tegas Abdullah.

Selain itu, Kami meminta kepada Pemerintah untuk jangan sekali-kali membuat suatu UU yang keluar dari UUD 1945. Sebab kata dia, saat ini ada banyak perusahan yang memperkerjakan tenaga asing baik dari pekerja skill dan pekerja unskill. “Ini seolah-olah Indonesia tidak percaya dengan tenaga kerja bangsa sendiri.”

“Kami ingin meminta kepastian kepada DPR apakah draft UU tersebut sudah ada atau belum, karena saat ini sudah banyak beredar di publik,”katanya

Abdullah menegaskan, Jika memang ada cluster pekerja di draft tersebut, maka kami menolak dengan hal tersebut dan kami akan terus menolak sampai kapanpun.

Hal tersebut di tanggapi Wakil Ketua Komisi IX, Sri Rahayu, tentunya kami tidak menginginkan seperti yang bapak sampaikan seperti mendegradasi hak hak buruh dan sebagainya yang dapat menyengsarakan rekan-rekan buruh.

“Disini kami menyampaikan belum pernah menerima apa yang disampaikan tersebut secara formal maupun nonformal, jika nanti sudah ada kami akan melihat bersama dan mencermati bersama,”jelas Yayu.

Wakil ketua DPR, Rahmat Gobel ingin memberikan apresiasi masukan dari kawan kawan Serikat pekerja yaitu memperjuangkan hak hak nya, dimana saya sebagai pimpinan sangat memahami keinginan rekan rekan semua

“kita akan berjuang secara obyektif untuk kawan-kawan yang berjuang di depan dan kawan-kawan yang berada di dalam ini, kenapa investasi ada yang dari luar dan dari dalam, tentunya dengan keinginan hasil yang terbaik, percayalah tentunya kami akan memperjuangkannya.”ujar Rahmat

Terkait hal itu, Komisi IX DPR akan mengusulkan kepada Pansus ataupun Baleg agar mengundang Aliansi Serikat Buruh untuk ikut serta dalam pembahasan Draft Undang-Undang Omninus Law.(Dirga)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed