oleh

DPR RI Akan Fokuskan Revisi Undang Undang Teroris

Jakarta, Radarkotanews.com – Bom thamrin tentu menemukan momentum untuk pemberian grasi. Menkopolhukam dan jajarannya mendorong juga melaksanakan evaluasi dan kesimpulannya adalah agar undang-undang teroris direvisi.

Hal tersebut di katakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Asrul Sani dalam sebuah diskusi di bilangan menteng jakarta, minggu (28/02/2016).

Menurut dia, dalam rapat gabungan dengan TNI/Polri juga sudah beberapa hal yang nantinya akan difokuskan dalam revisi undang undang teroris, yang pertama yaitu kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana yang selama ini belum masuk dalam delik aduan seperti pelatihan militer.

Yang kedua adalah pada pemerataan tindak pidana baik yang dilakukan sebelum maupun setelah aksi teroris dilaksanakan.

Ketiga yang menyangkut orang/badan sebagai pelaku pidana (perluasan subjek plaku pidana teroris) selama ini hanya ditimpakan pada seseorang/barang siapa.

Keempat adalah adanya sanksi pencabutan kewarganegaraan atau dokumen kewarganegaraan dan pencekalan paspor. Kelompok berikutnya yang jadi fokus revisi adalah perluasan kewenangan antara lain kemungkinan pemberian kewenangan oleh BIN.”tutupnya.(ID)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed