oleh

DPR Melawan Kehendak Rakyat, RUU Disahkan Saat Masa Pandemi

RadarKotaNews, Jakarta – Keputusan DPR RI dan Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba adalah bukti bahwa mereka lebih mewakili kepentingan investor batu bara dibandingkan mendengarkan aspirasi korban industri pertambangan dan rakyat yang memilihnya.

Demikian di sampaikan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Remy Hastian kepada awak media beberapa waktu lalu.

“Alih-alih memprioritaskan penyelamatan rakyat di tengah krisis pandemi Covid-19, DPR-Pemerintah justru menyediakan jaminan (bailout) dan memfasilitasi perlindungan bagi korporasi tambang,” jelasnya

Remy menyebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat untuk melakukan pembahasan terkait revisi UU No 4 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang merupakan sebuah aturan UU yang mengatur segala hal yang berkaitan mengenai pertambangan mineral dan batubara, salah satu tujuan dirancangnya UU tersebut berdasar kepada pemberian kepastian hukum terkhususnya bagi para pelaku usaha pertambangan.

Pasalnya, RUU Minerba dinilai cacat formil sebab hal ini diawali dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dan hanya melibatkan stakeholder dari pemerintah, akademisi dan pelaku
usaha saja.

Bahkan kata Remy, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba, Bambang Wuryanto menyatakan banjir aspirasi publik yang selama ini diarahkan kepada DPR justru dianggapnya
sebagai teror. Justru sebaliknya pembahasan yang dilakukan diam-diam, nir-partisipasi dan melanjutkan naskah yang dipenuhi pasal bermasalah adalah teror sesungguhnya oleh Pemerintah dan DPR terhadap warga terdampak di daerah pertambangan dan kawasan
industri batu bara.

“Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara dimulai sejak tahun 2015 yang saat itu masuk program legislasi nasional, dan ditahun ini kembali lagi dilakukan pembahasan terkait undang-undang ini,” tukasnya

Ada empat hal penting dalam
RUU Minerba dan prosesnya :

Pertama, RUU Minerba adalah suatu bentuk jaminan (bailout) dari pemerintah untuk melindungi keselamatan elit korporasi, bukan rakyat dan lingkungan hidup dengan cara memanfaatkan krisis Covid-19 yang menyebabkan kekosongan ruang aspirasi dan partisipasi publik. Sementara bailout berikutnya tengah disiapkan, misalnya wacana usulan pemotongan tarif royalti yang harus dibayar kepada negara dan
sejumlah insentif lainnya bagi perusahaan.

Kedua, Proses pembahasan dan pengesahan RUU Minerba cacat prosedur dan hukum. Melanggar tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR. Mengabaikan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F.

Ketiga, Pasal-pasal dalam draf RUU Minerba yang disahkan di Komisi VII memperlihatkan bagaimana perusahaan diberi kemudahan, di antaranya:

a. Perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang yang merupakan fasilitas yang ditunggu-tunggu oleh enam perusahaan raksasa batu bara yaitu Kaltim Prima Coal, Arutmin, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Berau Coal dan ADARO yang akan habis masa kontraknya di tahun ini dan tahun depan, mereka ini diduga masih ingin terus menikmati kemewahan luas lahan, kemegahan produksi energi maut batu bara
dan fasilitas lainnya saat masih berada dalam sirkuit aturan rezim kontrak.

b. Adanya definisi Wilayah Hukum Pertambangan yang akan mendorong eksploitasi tambang besar-besaran, bukan hanya di kawasan daratan tetap juga lautan yang bertentangan UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Reklamasi & Pasca Tambang dimungkinkan untuk tidak dikembalikan sebagaimana rona awal. Termasuk lubang tambang akhir dimungkinkan tidak ditutup seluruhnya.

d. Batu bara dibebaskan dari kewajiban hilirisasi, dan segala insentif fiskal dan non fiskal bagi pertambangan dan industri batu bara, ini adalah penanda bahwa melalui RUU ini Indonesia akan semakin tersandera oleh kecanduan energi maut batu bara yang merupakan sumber utama krisis iklim dunia.

e. Dihapusnya pasal 165 tentang sanksi pidana bagi pelanggaran penerbitan izin.

f. IUP & IUPK diperbolehkan untuk dipindahtangankan.

g. Re-sentralisasi kewenangan ke Pemerintah Pusat tanpa mempertimbangkan kapasitas Pemerintah Pusat dalam membina dan mengawasi. Serta abai terhadap
kepentingan Pemerintah Daerah.

h. Tata ruang ditabrak, dimana Wilayah Pertambangan dijamin tidak akan diubah.

Keempat, Sebanyak 90 persen isi dan komposisi RUU ini hanya mengakomodasi kepentingan
pelaku industri batu bara.
Penambahan, penghapusan dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan pengusahaan perizinan namun tidak secuil pun mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan.

Isi dan komposisi RUU ini juga tidak berangkat dari evaluasi atas daya rusak operasi pertambangan dan industri minerba selama ini. Tidak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah dipenuhi dengan perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, berada di hulu dan daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana.

“RUU ini tidak menyediakan pasal yang memberi ruang hak veto rakyat atau hak mengatakan tidak pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka,” tegas Remy

Menurut dia, RUU Minerba sejak digagas awal hingga hari ini memberikan banyak tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pula para pegiat dan aktivis lingkungan. Banyak dari mereka menilai bahwasanya RUU tersebut sangat banyak merugikan kalangan masyarakat dan keberpihakan yang besar diberikan oleh para pemilik tambang, dimana penguasaan lahan yang semakin diperpanjang serta banyak lagi macam kemudahan yang diberikan.

Oleh karena itu terkait pembahasan RUU Minerba 2020 Aliansi BEM SI menuntut sebagai berikut :

3 TUNTUTAN BEM SELURUH INDONESIA TERKAIT RUU MINERBA

Pertama, Menolak untuk dilaksanakannya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kedua, Mendesak kepada pihak Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengkajian ulang terkait pembahasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketiga, Mendesak untuk melibatkan Masyarakat serta Kaum Akademisi yang dalam hal ini para pegiat atau aktivis lingkungan/tambang dalam perumusan RUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed