oleh

DPR Dorong Pemerintah Segera Putuskan Pembatalan BPJS

RadarKotaNews, Jakarta – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Atas putusan MA tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk segera melaksanakan keputusan itu, Karena itu amanat MA yang merupakan salah satu pilar demokrasi

“keputusan ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang diperjuangkan di legislatif, terutama Komisi IX,” kata Saleh
dalam keterangan, Senin (9/3/20).

Dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS, Saleh mendesak pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang standar sesuai dengan apa yang semestinya ada. Yaitu manfaat yang diterima masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS.

Terutama kata Saleh, BPJS sebagai operator harus tetap memberikan pelayanan yang secukupnya, yang memadai sesuai standar kepada masyarakat. Meskipun kenaikan ini dibatalkan oleh MA.

Dia berharap nantinya pemerintah bersama DPR dan seluruh komponen masyarakat lainnya dapat mencari solusi terbaik terkait masalah defisit dan kekurangan pembiayaan bagi penyelenggaraan BPJS kesehatan. Sembari dengan itu tentu perlu juga dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait sistem jaminan sosial.

“Mana tahu nanti dengan ada evaluasi, kita menemukan solusi paling baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya juga mendesak pemerintah untuk tidak mencari rumus lain untuk menaikkan iuran. Kalau sekarang kan sudah dibatalkan, saya takutnya ada rumus lain. Sebaiknya untuk sementara ini pemerintah ikuti aturan yang sudah ditetapkan MA,” tutur Politimus PAN ini.

Lebih lanjut, Saleh mendesak MA untuk segera memberikan salinan keputusan tersebut terhadap Presiden, Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian tidak ada alasan pemerintah dan operator untuk tetap menaikkan ini.

“Kadang-kadang, kalau terlambat salinannya disampaikan, pemerintah punya alasan tetap menaikkan karena belum terima keputusan. Untuk menghindari itu, salinannya harus segera diberikan,” pintanya.

Menurut Saleh, ada banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah supaya defisit bisa teratasi. Solusi tersebut bisa dicari nantinya. Namun, yang namanya pembangunan SDM harus menjadi prioritas pemerintah.

Selama ini, menurut Saleh, pembangunan infrastruktur jor-joran sana sini, kadang kala tidak seimbang dengan pembangunan SDM.

“Kesehatan ini kan salah satu fondasi pembangunan SDM. Mungkin kita seimbangkan pembangunan infrastrutkur dan SDM. Supaya tetap ada anggaran untuk ini,” kata MantanbKetua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.

Atau, kata dia, mengevaluasi lagi UU-nya. Jangan-jangan nanti ada solusi. Sebagai contoh, mungkin bisa otonomisasi lagi ke kabupaten/kota. Kembali lagi Jamkesda dihidupkan tapi diawasi dan dikendalikan oleh pusat.

“Sehingga pembiayaannya bisa berbagi di kabupaten/kota. Dulu kan ada Jamkesda. Dulu justru banyak yang bisa dilayani dan dimanfaatkan. Malah biayanya lebih ringan. Ini bisa sebagai alternatif walau belum diuji secara akademik,” paparnya.

Terkait pengembalian biaya (refund) peserta yang sudah bayar iuran BPJS dengan harga yang sudah dinaikkan, Saleh mengatakan, perlu membaca dulu bagaimana keputusannya, apakah membatalkan dari Januari 2020, atau hanya berlaku bulan berikutnya.

“Jika misalnya itu membatalkan dari Januari, maka kita minta pemerintah untuk mengembalikan yang sudah dibayarkan,” tegasnya. (fri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed