oleh

DPP IMM Mengkhawatirkan Pilkada Serentak Menjadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19

RadarKotaNews, Jakarta – Kabar terbaru ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Corona. Kabar ini diketahui setelah menjalani tes swab,(18/9/2020). Sebelumnya, komisioner KPU Evi Novida Ginting dinyatakan positif Corona pada 10 September 2020.

Melihat kabar tersebut Ketua DPP IMM, Abd. Musyawir Yahya menilai, hal ini menjadi catatan serius bagi pimpinan tertinggi di penyelenggara KPU RI.

“Persoalan dampak pandemi ini akan menambah rentetan terhadap para penyelenggara yang ada dibawahnya, seperti kita ketahui dalam waktu dekat daerah akan menyelenggarakan pilkada secara serentak 2020,” kata Abdul Musyawir dalam keterangan yang disampaikan di kawasan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (19/09/2020)

Abdul sapaan akrabnya menambahkan kekhawatiran itu akan semakin menjadi penghubung rentetan kasus kedaerah-daerah atau klaster baru penyelenggara pilkada serentak pada bulan Desember ini.

“Jangan sampai menjadi klaster baru dipenyelenggara pilkada serentak daerah-daerah kedepan ini?” imbuhnya.

Kabar tersebut juga diperparah dengan adanya kasus positif Corona, hampir seluruh kantor kementrian menjadi klaster-klaster penyebaran Covid 19. “Terdapat 17 kantor kementerian di DKI Jakarta yang menjadi klaster penyebaran corona,” tambahnya.

Dari 17 perkantoran kementrian tercatat berjumlah 139 kasus positif, dimana Kemenkes yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk penanganan berada di urutan teratas klaster tertinggi di DKI. Disusul Kementerian Perhubungan 90 kasus.

Sehingga dalam hal ini DPP IMM melalui hasil pendiskusian panjang, IMM menyampaikan saran penting kepada pejabat tinggi negara, seperti Mendagri, KPU, Bawaslu, serta Gugus tugas Covid 19 untuk duduk bersama membicarakan serta mengevaluasi tahapan pilkada yang akan dilaksanakan ahir tahun ini.

Menutup wawancaranya mantan ketua umum DPD IMM Jatim itu menyampaikan saran tersebut, semata-mata berlandaskan atas keselamatan nyawa rakyat Indonesia yang secara langsung akan bersinggungan dengan pemilihan para calon kepala daerah mendatang.

“Hal ini semata-mata untuk keselamatan nyawa rakyat, bukan alasan hal-lain, sekaligus menjadi harapan kita bersama agar dalam tahapan dan pelaksanaan pilkada di daerah-daerah, tidak menjadi klaster baru,” pungkasnya. (adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed