oleh

DPP BIAK Desak Jaksa Agung Mengambil Alih Penanganan Kasus Korupsi yang Melibatkan Walikota Serang HS

RadarKotaNews, Jakarta – Barisan Independen Anti Korupsi (BIAK) menilai Penanganan perkara korupsi aset negara Rp. 2,3 Miliar yang diduga kuat melibatkan Walikota Serang H. Syafrudin sengaja Dipetieskan oleh Kejaksaan Negeri Serang – Banten

Demikian di sampaikan Ketua DPP BIAK Barisan Independen Anti Korupsi,
Syarif Kalepe saat berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Agung RI Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020)

Pasalnya kata Syarif, hingga kini H. Syafrudin terduga otak intelektual dalam kasus korupsi pengalihan aset negara, berupa tanah bengkok seluas 8.200 meter persegi yang berlokasi di Kampung Batok Bali kelurahan /kecamatan serang, Kota Serang masih dibiarkan bebas menghirup udara segar.

Sementara Lurah Serang Muhammad Faisal Hafidz dan Tb. Syarif mulia pelaku korupsi yang turut membantu H. Syafrudin dalam penjualan aset negara tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Serang dan sudah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht.

Oleh karena itu, Syarif menilai Kejari serang masuk angin. Dengan secara sengaja tekan melakukan tindak Pidana korupsi, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 17 /Pid. Sus – TPK /2017 /PN Srg dan Perkara Nomor 13/Pid. Sus – TPK /2018 /PN Srg, dimana terhadap Mohammad Faizal Hafidz dan Tb. Syarif Mulia telah diputuskan bersalah menyebabkan kerugian negara.

Kemudian dari pada itu, berdasarkan hal tersebut diatas, demi penegakan hukum yang berkeadilan terhadap adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang jelas telah menyebabkan kerugian bagi negara maka pihak yang merekomendasikan kepada penegak hukum (Kejaksaan Agung cq Kejari Serang) sebagai Berikut :

Pertama, Melakukan proses Pro Yustisia pemeriksaan terhadap Haji Syafrudin dan pihak lain yang terlibat dengan teori dasar dan alat bukti dalam persidangan serta putusan pengadilan Perkara Nomor 17 /Pid. Sus – TPK /2017 /PN Srg dan Perkara Nomor 13 /Pid. Sus – TPK /2018 /PN Srg.

Kedua, Melengkapi pembuktian terkait pembuatan Sesuai dengan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Ketiga, Menonaktifkan H. Syafrudin yang saat ini Sebagai walikota Serang Provinsi Banten untuk kelancaran proses Pemeriksaan.

Keempat, Menyikapi hal tersebut di atas maka kami akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Kejaksaan Agung untuk mendesak Jaksa Agung mengambil alih penanganan perkara korupsi yang melibatkan Walikota Serang Haji Syafrudin.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed