DPN LKPHI Desak Pemprov DKI Buka Ruang Dialog Dengan Para Buruh

Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian Dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) Ismail Marasabessy

RadarKotaNews, Jakarta - Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) merespon rencana sejumlah organisasi serikat buruh dan Partai Buruh yang dijadwalkan akan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan upah minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 yang hanya sebesar 5,6 persen.

Direktur Eksekutif DPN LKPHI Ismail Marasabessi meminta agar para buruh tidak terprofokasi oleh Presiden KSPI dan memikirkan kembali rencana aksi tersebut. Sebab masa pandemi Covid 19 belum berakhir.

“Mestinya perlu disikapi secara bijak, demontrasi dengan jumlah massa yang banyak justru akan berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19,” ujar Ismail.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran nya atas aksi demontrasi tersebut yang potensial disusupi oleh oknum tertentu sehingga nantinya malah berujung chaos dan pesan tidak tersampaikan.

“Jangan sampai tujuan baik para buruh menuntut hak nya tercederai". terang Ismail.

Oleh sebab itu, Ia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kembali ruang dialog dengan para buruh agar menemukan solusi terbaik. Sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan semua pihak.

Lebih lanjut, Ismail Marasabessy mengatakan, seharunya Said Ikbal mengambil langkah yang strategis dengan pola dialetika dan berdiskusi dengan Pemda bukan malah memprovokasi Buruh untuk berdemonstrasi.

"Said Ikbal selaku Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh ini saya lihat kerjaannya hanya bisa memprofokasi buruh saja," ujar, Marasabessy.

Sebelumnya, para buruh menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait kenaikan UMP DKI Jakarta yang berlaku pada 1 Januari 2023. Mereka menyebut kenaikan UMP 5,6 persen atau sebesar Rp 259.944 akan membuat buruh semakin miskin.(fy)

Baca Juga