oleh

Di Indonesia Peringkat Kebebasan Pers Rendah, Kekerasan Terhadap Jurnalis Tinggi

RadarKotaNews, Jakarta – Semoga pers nasional tak sekedar mengamplifikasi pernyataan atau kepentingan para pejabat negara. Itu sebabnya pers diberi kebebasan, dan berhak mendapatkan kebebasan, agar bisa memberikan informasi yang komprehensif untuk kepentingan publik.

Demikian harapan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di jakarta, Ahad (9/2/2020)

Hingga hari ini kata Fadli Zon, Indeks Kebebasan Pers kita masih cukup rendah. Dalam World Press Freedom Index 2019, yang disusun Reporters Without Borders, Indonesia hanya menempati posisi 124 dari 180 negara

Sementara, Posisi Indonesia bahkan berada di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 93 dalam indeks tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang ada perbaikan posisi. “Sayangnya, posisi kita tetap saja cukup rendah.”

Menurut Fadli zon, salah satu penyumbang rendahnya peringkat kebebasan pers di Indonesia adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis. Dan periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi memberi banyak catatan buruk.

Kasus pembatasan peliputan, bahkan pelarangan peliputan, kembali dilakukan Pemerintah. Aparat keamanan juga tak segan untuk mengintimidasi, bahkan menggunakan kekerasan, saat menghadapi jurnalis. “Ini bukan perkembangan yang kita harapkan,” terang dia.

Meminjam data AJI (Aliansi Jurnalis Independen), sepanjang tahun 2018, tercatat terjadi 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kasus yang dikategorikan kekerasan itu seperti pengusiran, penyerangan fisik, hingga pemidanaan karya jurnalistik.

Jumlah ini lebih banyak dari data tahun 2017, yaitu sebesar 60 kasus. AJI Indonesia juga mencatat tindakan pemukulan, penamparan dan serangan fisik lainnya menjadi jenis kekerasan terhadap jurnalis yang paling banyak terjadi pada tahun 2018. Pada 2019, jumlah kasus memang turun, jadi 40 kasus.

Sehingga, meskipun indeks kebebasan pers agak membaik pada 2019 kemarin, namun indikator kriminalisasi dan kekerasan terhadap jurnalis masih mendapat sorotan.

Merujuk kepada survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019 yang disusun oleh Dewan Pers, skor IKP tahun 2019 mencapai 73,71, atau cukup bebas. Skor ini lebih baik dari tahun 2018 yang hanya mencapai 69, alias agak bebas.

“Saya berharap, ke depan pers nasional bisa kian memantapkan khittahnya sebagai penjaga demokrasi, dan menjauhi fungsi sebagai penyambung lidah kekuasaan. Pers memang seharusnya melayani kepentingan publik, bukan melayani kepentingan penguasa,” tandasnya. (war)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed