Di Era Pandemi Ini Pemerintah di Minta Jaga Stabilitas Harga Jelang Idul Fitri

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

RadarKotaNews, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menilai saat menjelang Idul fitri, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib, bahkan seakan telah menjadi hukum pasar. Siklus tahunan ini tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar.

Apalagi kata dia, di era pandemi, masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak, pemerintah diharapkan bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga komoditas pokok.

"Hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas. Sebab, tata kelola di sini dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/4/2021).

Tidak hanya itu Muhaimin Iskandar akrab di sapa Gus Ami ini menegaskan, agar pemangku kepentingan memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau, sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat.

“Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci,” jelasnya

Setiap momen Idul Fitri, Gus Ami menilai kenaikan harga-harga seolah menjadi menu wajib maka di situlah negara harus hadir. Oleh karena itu, negara harus mampu melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.

“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” imbuhnya.

Karena itu, Gus Ami mengingatkan bahwa buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi sebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi carut-marut persoalan pangan di Indonesia.

“Pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas,” tukasnya

Legislator dapil Jawa Timur VIII itu berpandangan, salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan adalah buruknya tata kelola kelembagaan pangan. Mesti begitu, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia.

"Kelembagaan di sini adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik," pungkasnya. (Ipk)

Penulis:

Baca Juga