Di Balik Gelar Profesor Jaksa Agung Burhanuddin, Pejabat Kejaksaan Ikut Berperan

Foto: ST. Burhanuddin

RadarKotaNews, Jakarta - Pemberian gelar guru besar tidak tetap kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin disebut telah memenuhi kriteria yang sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, mereka yang memenuhi syarat dan kriteria bisa menjadi guru besar tidak tetap.

“Jika (seseorang itu) tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka tidak bisa mendapatkan jabatan guru besar tidak tetap. Guru besar tidak tetap juga tidak mendapatkan hak tunjangan kehormatan seperti karier,” kata Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Nizam, Senin (27/12/2021) malam.

Menurut Nizam, proses pemberian guru besar tidak tetap khususnya kepada Jaksa Agung Burhanuddin juga melalui review oleh tim independen. Berbeda dengan karier, guru besar tidak tetap lebih kepada tacit knowledge dan pengakuan atas kepakarannya dari dalam dan luar negeri.

Penjelasan Nizam itu tampaknya berkebalikan dengan fakta yang ditemukan Info Indonesia. Selama ini Jaksa Agung Burhanuddin mengaku lulusan S1 sarjana hukum Universitas Diponegoro (Undip), S2 magister manajemen Universitas Indonesia (UI) dan S3 dari Universitas Satyagama, Jakarta. Belakangan Jaksa Agung Burhanuddin merevisi data tersebut dan mengaku lulusan S1 sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Semarang, S2 magister manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta dan S3 Satyagama.

Setelah ditelusuri, didapatkan informasi jika Jaksa Agung Burhanuddin hanya bergelar BcHK atau setingkat diploma dari Untag. Sesuai dengan UU tentang Kejaksaan, jaksa agung setidaknya berijazah S1 sarjana hukum. Sementara S2 Jaksa Agung Burhanuddin pun belum pernah terverifikasi kebenarannya.

Terakhir data S3 Jaksa Agung Burhanuddin dari Universitas Satyagama pun berbeda antara di situs resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan pengakuan dari kampusnya.

Sesuai dengan data yang ada dalam situs PDDikti, ST Burhanuddin disebut sebagai dosen tetap di Universtas Satyagama. Burhanuddin dalam situs itu juga disebut aktif menjadi dosen di program studi Ilmu Hukum. Jenjang pendidikannya disebut S3.

Dalam catatan riwayat pendidikan, ST Burhanuddin bergelar akademik sarjana ekonomi dengan jenjang S3. Sementara, dalam pengakuan Universitas Satyagama yang tersebar dalam Whatsapp wartawan, Jaksa Agung Burhanuddin merupakan lulusan S3-Ilmu Pemerintahan. Ada dua data yang tidak sinkron mengenai pendidikan S3 Jaksa Agung Burhanuddin.

Lantas mengapa orang dengan latar belakang pendidikan yang tidak jelas bisa mendapatkan gelar profesor tidak tetap? Soal ini, Nizam bungkam, dan tidak menjawab.

Di samping itu, didapatkan catatan percakapan bahwa gelar profesor kehormatan yang diterima Jaksa Agung Burhanuddin itu juga karena lobi dari 2 (dua) pejabat tinggi di Kejaksaan RI. Dalam percakapan itu disebutkan nama Reda Manthovani (Kepala Kejaksaan Tinggi Banten) dan R. Narendra Jatna (Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung).

Disebutkan bahwa Reda dan Narendra menemui Plt Dirjen Dikti terkait gelar profesor itu. Soal ini, Plt Dirjen Dikti Ristek Nizam mengatakan, pihaknya tidak tahu sama sekali soal itu. Apalagi ada banyak orang yang bertamu ke Direktorat Dikti Ristek.

“(Saya) tidak hafal satu per satu. Tapi semua usulan untuk guru besar tetap dan tidak tetap diajukan secara online,” kata Nizam.

Dalam data percakapan itu, orang yang menyebutkan Reda dan Narendra bertemu dengan Dirjen Dikti Ristek itu adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Chatarina Muliana Girsang. Setelah diwawancarai secara terpisah, Chatarina membantah mengetahui pertemuan Reda, Narendra dan Plt Dirjen Dikti Nizam itu.

“Kalau saya tidak mengantar (Reda dan Narendra), bagaimana saya tahu?” kata Chatarina.

Dia menuturkan, pihaknya memastikan informasi yang menyebut bahwa dirinya mengantarkan Reda dan Narendra bertemu dengan Plt Dirjen Dikti Nazim adalah salah. "Saya tidak mengantar mereka (dua pejabat Kejaksaan RI). Berarti data Anda salah. Silakan cek tanggal berapa mereka datang, dan saya ada di mana tanggal tersebut," kata Chatarina.

Menurut Chatarina, pihaknya hanya memantau apakah usulan perguruan tinggi untuk memberikan gelar profesor kehormatan itu sudah diterima Ditjen Pendidikan Tinggi. Soalnya, usulan pemberian gelar profesor itu usulannya harus dari perguruan tinggi.

"Jadi saya memantau proses yang berjalan sesuai prosedur. Itu yang saya sampaikan," kata Chatarina.

Meski demikian, Chatarina tidak membantah dan tidak membenarkan soal pertemuan antara Reda, Narendra dan Dirjen Dikti Nazim itu. Soal ini, Plt Dirjen Dikti Nizam justru seolah tidak mengetahuinya dan akan mempertanyakannya kepada Chatarina.

“Coba saya tanyakan ke Irjen (Chatarina),” kata Nizam. (Ipk)

Penulis:

Baca Juga