oleh

Demonstrasi Itu Adalah Rakyat Yang Sedang Menjalankan Daulat Rakyat

RKNews.com – Daripada disibukkan untuk mencari-cari alasan yang tidak masuk akal dan membuang segala sumber daya, baik itu uang maupun energi segenap rakyat Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara,
Asep Warlan Yusuf menghimbau, pemerintah seharusnya segera memproses hukum kasus penistaan agama oleh calon mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ada saja alasan yang tidak masuk akal yang dikemukakan pemerintah untuk tidak menindak Ahok. Hal ini berbahaya karena hanya karena seorang Ahok, membuat negara kehilangan wibawanya, presiden kehilangan akal sehatnya dan rakyat kehilangan harapan,” ujar Asep di Jakarta, Selasa (1/11).

Karena itu lanjut Asep menegaskan, dirinya mendukung penuh aksi demostrasi yang akan dilakukan rakyat pada tanggal 4 November mendatang. Aksi demo itu justru menunjukkan bahwa meski sudah kehilangan harapan pada pemerintah, tapi rakyat masih memiliki hati nurani untuk menegakan negara hukum yang berkeadilan.

“Seharusnya menegakan negara hukum yang berkeadilan menjadi tujuan utama setiap pemerintahan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Oleh karena itu seharusnya pemerintah mendukung penuh keinginan rakyat tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah mematahkan keinginan rakyat menegakan hukum, maka wajar jika rakyat yang masih punya hati nurani pun turun ke jalan,” tukasnya.

Ia pun heran dengan pernyataan  presiden bahwa rakyat boleh berdemonstrasi, namun tidak boleh memaksakan kehendak.

“Yang rakyat paksa itu pemerintah menjalankan fungsinya, presiden menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Aneh kalau rakyat tidak boleh memaksa presiden melakukan tugasnya dan kewajibannya. Saya bingung dengan pernyataan seperti itu,” tegas Pakar Hukum Tata Negara ini.

Menurutnya dengan berdemonstrasi agar pemerintah menjalankan tugasnya, bisa diartikan bahwa rakyat masih percaya bahwa hukum dan  aparat hukum yang ada bisa menyelesaikan kasus penistaan ini.

“Jangan dibolak-balikkan logika masyarakat karena masyarakat tidak bodoh. Jangan bilang demo adalah hak warga negara, tapi disertai dengan irama yang mengancam. Demonstrasi itu adalah rakyat yang sedang menjalankan daulat rakyat. Jangan diputar-putar seolah ada yang mau menjungkalkan presiden segala macam,” kesal Asep.

Dirinya heran dengan sikap Jokowi yang meminta agar demo yang dilakukan tidak anarkis karena pada intinya disini justru pemerintahlah yang sudah bertindak anarkis. “Anarkis itu artinya ketika hukum tidak dijalankan, tidak ada aturan, yang mengatur dan diatur. Sekarang siapa yang anarkis kalau pemerintah sendiri tidak menjalankan hukum? rakyat? yah jelas tidak,” tutup Asep.

(Saeful)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed