Demokrat: Kebijakan Pengenaan PPN Seperti Ingin Memeras Rakyat

RadarKotaNews, Jakarta - Partai Demokrat menilai kebijakan pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) mulai dari sembako, pendidikan, hingga sektor kesehatan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat kritik dari berbagai kalangan, kebijakan itu seperti ingin memeras rakyat.

Hal itu sebagaimana di sampaikan Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman, dalam keterangan tertulis nya, Sabtu, (12/6/2021).

Menurutnya, kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, dikarenakan menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat mulai dari sembako, hingga pendidikan dan kesehatan

"Saat ini rakyat tengah dalam kondusi yang sulit. Kebijakan pengenaan PPN, hanya akan memberatkan ekonomi masyarakat," tegasnya

Karena itu, pemerintah seharusnya menambah stimulus masyarakat agar sumbangsih terhadap negara, bukan dengan memajaki sektor-sektor penting tersebut.

"Jika ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan macam PPN atau besaran pesentase pajaknya yang ditambah," ujar Anak buah Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Pemerintah berencana mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 10 persen. Salah satunya skema PPN yang bakal diterapkan terhadap sembilan bahan pokok. Hal tersebut tertuang dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). [fy]

Penulis:

Baca Juga