Demokrasi Sarat Kepentingan Oligarki

Foto: Milda, S.Pd (Pemerhati Sosial Masyarakat)

Oleh : Milda, S.Pd

Wakil Ketua DPD Sultan Najamudin menyoroti anggaran fantastis Pemilu 2024. Menurut Sultan, biaya pemilu ke depannya pasti akan terus meningkat. Hal tersebut merupakan jebakan dari sistem demokrasi liberal.

“Biaya pemilu ke depannya pasti akan makin meningkat. Ini jebakan demokrasi liberal yang harus kita hindari. Sudah saatnya kita kembali mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis,” kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021). (www.beritasatu.com)

Demokrasi yang sarat akan kepentingan oligarki, maka demokrasi tersebut sudah menjadi industri demokrasi. Yaitu sistem politik yang dipenuhi politik uang. Alatnya adalah berita bohong-hoax, bisnis konflik komunal antar suku, agama dan golongan.

Core business dari industri demokrasi adalah money politics dan korupsi sesuai dengan kepentingan para plutocrat (pemilik modal besar). Karena sistem ini lahir dari para penjajah yang memang hasil kemenangan dengan suara terbanyak sehingga menjadi calon penguasa bisa melakukan berbagai cara demi menduduki kursi kekuasaan.

Ini jelas bukan main-main demokrasi dipelopori oleh para kapitalis yang mengeluarkan banyak uang, namun semua itu tidak ada yang gratis, para pemilik modal yang membiayai pemilu tentu tidak cuma-cuma melainkan mereka akan meminta kembali timbal baliknya.

Dana yang digunakan untuk membayar jasa konsultan maupun jasa surveyor menjadi cara strategis dalam membentuk opini, narasi-narasi penting yang sebenarnya hanya pencitraan. Dan yang tidak kalah penting dana untuk menyogok para pemilih suara dengan memberikan serangan fajar menjadi hal yang lumrah terjadi. Mahalnya ongkos pemilu dalam sistem demokrasi karena paradigma kekuasaan hanya mencari materi maupun kekuasaan bagi sebagian orang.

Disisi lain adanya penguasa dalam sistem demokrasi nyatanya tidak mengarah dari rakyat sebagai pemilik suara, sehingga semua mudah melakukan pencitraan bisa membeli suara rakyat. Akhirnya para pemburu kekuasaan melakukan berbagai cara dalam pertarungan demi mendapat suara terbanyak walaupun harus menyebarkan hoax atau money politics.

Sejatinya para sponsor akan menghitung biaya dengan modal sekian dan mendapat sekian sehingga terjadilah pemilu dengan kekuatan modal. Makin kuat modal maka peluang untuk memenangkan pemilu ada didepan inilah yang membuat pemilu jauh dari kebaikan dan melahirkan permasalahan yang tak kunjung usai serta jauh dari kebaikan sebab cara memilih penguasa saja sudah salah karena semua dihitung berdasarkan untung rugi.

Lalu apa yang rakyat dapatkan setelah pemilu berlangsung? Ketika menjadi penguasa. Semua harapan rakyat atas janji-janji saat kampanye nyatanya hanya mimpi tanpa makna harapan rakyat begitu besar namun semua janji-janjinya tidak mewujudkan kesejahteraan justru selalu menjadi korban prank oleh penguasa, yang lebih memprihatinkan rakyat harus menerima segala kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang dipilih sehingga timbul berbagai konflik seperti penolakan bahkan tidak jarang pula terjadi demo besar-besaran lantaran kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat dalam hal ini rakyat jelata.

Inilah sistem hasil warisan para penjajah (demokrasi) dengan jargon kebanggaannya "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" nyatanya hanyalah ilusi semata dan hanya melahirkan penderitaan. Seharusnya demokrasi yang sebenarnya adalah "dari pemodal, oleh pemodal, dan untuk pemodal" semua yang mestinya berpihak pada rakyat namun rakyat kalah dengan para pemilik modal ironis.

Demokrasi menghilangkan keberadaan Allah dalam mengatur kehidupan sehingga segala aktivitas manusia termasuk politik kekuasaan, semua kebijakannya sarat akan kepentingan dengan bermodalkan ala kapitalisme sebagai penentu kemenangan. Tidak heran jika kemudian melahirkan berbagai masalah setelah kemenangan berpihak pada mereka yang menang sebagai penguasa. Sehingga tidak akan ada kebaikan dalam sistem ini karena standar perbuatan tidak mengenal halal-haramnya suatu perbuatan bahkan sistem ini acapkali mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan yang semua itu sah-sah saja serta menjadikan segala perbuatannya dianggap benar.

Jika berbicara dengan demokrasi yang menghalalkan segala cara agar tetap eksis dengan kekuasaannya dan menimbulkan dampak buruk dalam segala ranah kehidupan. Lain halnya dengan Islam Rahmatan Lil Alamin aturan-Nya berada di tangan Allah Swt. Sebagai penguasa yang standar perbuatan sesuai hukum syara yang bertujuan sangat mulia yakni menerapkan segala hukum-hukum Allah yang melahirkan kemaslahatan seluruh umat manusia sehingga terciptalah negara yang makmur dan seluruh umat manusia menapaki jalan keberkahan serta kebahagiaan.

Dalam Islam memilih pemimpin tidak dinilai dengan suara terbanyak tetapi rakyat akan memilih pemimpin yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan kepercayaan yang tinggi dalam mengemban amanah serta keimanan  terhadap Allah Swt. Bukan karena menjadi penguasa dengan membuat iklan sana sini atau pun memberikan serangan fajar.

Dalam Islam semua paradigma pemilihan penguasa akan jauh dari tindakan persekongkolan dengan semua pihak yang terlibat tetapi, melibatkan semua pihak dalam menentukan siapa yang pantas menjadi penguasa berdasarkan hukum syara mereka akan fokus dengan orang yang memiliki kriteria yang disyariatkan tanpa melihat status sosial dalam Islam rakyat hanya fokus pada pemilihan khalifah dan majelis umat sebagaimana aturan syariat.

Adapun untuk memilih pejabat dan kepala daerah hak mutlak berada ditangan khalifah bukan umat dan khalifah akan memilih sesuai dengan kriteria dalam mengurus urusan rakyat sehingga tidak membutuhkan biaya besar dalam pemilihan pejabat maupun kepala daerah. Dalam Islam kedudukan penguasa tidak jauh mulia dengan rakyat sehingga keduanya saling terikat oleh hukum syara dengan sama-sama saling menerapkan hukum-hukum Allah Swt sebab segala perbuatan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak sesuai dengan apa tindakan yang dilakukan.

Penguasa dalam Islam wajib melindungi umat dari segala bentuk kedzaliman serta mampu menerapkan aturan Islam kaffah (sempurna) dalam kehidupan tentu semua aturan Islam berlaku adil terhadap rakyatnya walaupun berada di tengah-tengah perbedaan baik agama, suku, ras, budaya dll. Semua akan terjamin dalam naungan Islam. Namun penguasa juga manusia biasa yang sewaktu-waktu bisa keliru dalam membuat kebijakan. Maka tugas umat adalah mengoreksi kebijakan yang menyimpang atau keluar dari hukum syara. Sehingga wajar jika Islam sebagai sumber kebaikan untuk kita semua sebab bentuk kedzaliman tidak ada dalam Islam, maka saat Islam kembali semua akan merasakan kebahagiaan dan akan mencetak para generasi untuk melanjutkan peradaban mulia.

Sebagaimana firman Allah Subhana Hu Wata'alah :

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (QS. Al-Maidah ayat 50).

Merindukan penguasa yang amanah menjadi impian seluruh umat. Maka, tidak ada jalan lain kecuali umat sadar dan mau bergerak dalam menegakkan hukum Allah Swt semoga Allah menyentuh hati setiap umat untuk sama-sama saling berjuang demi tegaknya kaimat Tauhid.
Wallahu Alam Bishowab.

*) Penulis adalah Aktivis Muslimah

Baca Juga