Demokrasi Gagal Memelihara Akidah Umat

Staff accounting di Salah satu perusahaan swasta, Mutiara Putri Wardana

Oleh: Mutiara Putri Wardana

Ramadhan baru saja usai, namun ada yang masih menarik untuk dibahas terkait berita di media sosial yang berseliweran, khususnya Instagram ramai dengan perbincangan soal perempuan haid masih bisa berpuasa. Lembaga-lembaga agama Islam menolak dan mengecam alasan tersebut karena tak sesuai ketentuan.

Akun Instagram indonesiafeminis's mengunggah ulang pembahasan dari akun Instagram mubadalah.id soal 'alasan perempuan haid boleh berpuasa'. Dilihat detikcom pada Minggu (2/5/2021), unggahan itu menyebutkan tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang melarang perempuan haid berpuasa.

Kemudian, disebutkan juga bahwa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ra dan riwayat lainnya menyatakan bahwa Rasulullah hanya melarang salat bagi perempuan haid dan tidak melarang puasa. (news.detik.com)

Puasa di bulan Ramadhan hukumnya adalah wajib bagi seluruh umat Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Akan tetapi, dibalik kewajiban umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadhan, terdapat golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya, yakni perempuan yang sedang haid.

Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa, baik itu puasa Ramadhan atau puasa sunnah. Jikapun dilaksanakan, maka puasanya tidak diterima oleh Allah SWT.

Dasarnya adalah pertanyaan Mu'adzah juga kepada Aisyah RA: "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada salat?"

Maka Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku [Mu'adzah] menjawab, "Aku bukan Haruriyah, namun aku hanya bertanya."

Aisyah menjawab, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat," (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas, perbedaan larangan salat dan puasa bagi perempuan haid atau nifas adalah kewajiban qada untuk puasa wajib di luar Ramadhan, sedangkan salat tidak disyariatkan mengqadanya. Qadha puasa dilakukan sejumlah hari ketika wanita tersebut haid.

Semakin aneh dunia hari ini, perkara syari'at seringkali dipelintir. Bahkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Menjadikan pandangan pribadi yang bertentangan dengan syari'at sebagai bahan konsumsi publik yang membahayakan.

Kebebasan berpendapat dalam demokrasi menumbuh suburkan berbagai penyimpangan, terutama syari'at Islam. Padahal sudah jelas syari'at Islam berasal dari Allah dan tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang berhak untuk menggugatnya atau membuat tafsir versinya. Sebab manusia itu hamba, bukan Tuhan.

Metode qira'ah mudabalah sama sekali tidak pernah dilakukan oleh mujtahid dan fuqoha dalam menggali hukum Islam. Para mujtahid dan fuqoha memiliki metode baku dalam menggali hukum syara' yakni ijtihad.

Oleh karena itu, produk hukum yang berasal dari qira'ah mubadalah tidak bisa dianggap produk fiqih. Karena bertentangan dengan hukum syara', sekalipun produk tersebut dikeluarkan oleh orang yang paham agama.

Inilah salah satu cerminan bobroknya demokrasi yang memperlihatkan bagaimana sistem ini memproduksi pemikiran cacat bawaan sistem.

Fakta di atas juga menunjukkan urgensi Islam diemban sebagai sistem pengatur kehidupan, bukan hanya sekedar agama.

Dalam cengkraman demokrasi sekuler, ummat muslim semakin jauh dari ajaran Islam. Apalagi peran negara sebagai periayah rakyat sekaligus pemelihara akidah ummat tidak pernah terlaksana akibat sistem kufur yang diterapkan saat ini.

Ummat digiring untuk semakin jauh dari syari'at melalui berbagai framing negatif yang dibuat pembencinya, ajaran Islam makin gencarnya dimoderasi. Maka tak heran ini terjadi.

Dalam Islam, segala aturan bersumber dari hukum syara'. Jika ada perkara yang memang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma' sahabat, dan Qiyas, maka ada mujtahid yang bertugas untuk menggali hukum suatu perkara.

Pintu ijtihad di dalam pemerintahan berbasis sistem Islam senantiasa terbuka lebar, tujuannya agar akidah umat terjaga dan umat mempunyai rujukan yang benar dalam berhukum.

Hanya dengan sistem Islam lah penyimpangan-penyimpangan syari'at bisa dicegah karena didukung oleh faktor banyaknya jumlah mujtahid yang tersedia dan negara menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan akidah umat. Wallahu 'alam

*) Penulis adalah Staff accounting di Salah satu perusahaan swasta

Baca Juga