Data Penerima Bantuan Tidak Sinkron di Tiga Instansi Lembaga Negara

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

RadarKotaNews, Jakarta - Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak sinkron di tiga instansi lembaga negara membuat anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay marah.

Saleh memaparkan bahwa data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) berbeda semua.

"Ternyata data ini beda-beda, saya Kemenkes punya data per Oktober, 84,9 juta hanya lihat. Saya buka yang ada di BPJS tidak segitu, BPJS per Oktober itu 85 juta, lalu ini pindah yang punyanya Kemensos itu 84 koma nol cukup," kata politikus PAN itu saat rapat kerja bersama tiga kementerian, dan dua lembaga setingkat kementerian di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Saleh sangat menyayangkan perbedaan data yang bisa terjadi diantara lembaga tersebut. Ia menegaskan bahwa perbedaan jumlah data satu orang tetap dianggap salah.

"Berarti yang selama ini beroperasi yang mana ini, pakai angka mana?," ujarnya.

Selain data PBI yang berbeda, Saleh heran karena jumlah penerima bantuan juga tidak mencapai target, sehingga masih ada sisa anggaran yang bisa disalurkan kepada masyarakat.

"Kan udah siap 96,8 juta penerima, sampai Oktober saja kan baru 84,9, ini nanti setelah kemana ini, siapa yang nanti kita mau isi disitu? Kan uangnya ada," imbuh Saleh

Sementara, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Suir Syam menyindir terkait perbedaan data yang terjadi. Menurutnya data di beberapa lembaga tersebut dapat berubah secara kondisional.

"Kalau keperluannya untuk bantuan, data itu naik. Kalau keperluannya untuk menilai kota atau kabupaten seberapa penurunan orang miskin, datanya turun," ujarnya.

Sehingga, Syam menegaskan dalam rapat agar di kemudian hari lembaga-lembaga tersebut dapat memiliki satu data yang koheren dan dapat dipercaya.

"Jadi kalau masalah data ini kita tidak perlu khawatir lagi, cuma yang akan datang itu kita perlu data satu yang bisa dipercaya," kata dia.

Sekedar informasi, Rapat kerja yang digelar Komisi IX DPR RI itu terkait permasalahan data dalam rangka sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Rapat digelar bersama Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), sekaligus rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Utama (Dirut) BPJS Kesehatan. (fy)

Penulis:

Baca Juga