RadarKotaNews, Jakarta – Ratusan massa dari Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) dengan mengikat slayer dikepala yang bertuliskan (Save Dana Desa), berunjukrasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan merdeka barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020).
Mereka menolak Perppu Pengujian UU NO. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19, didalam UU No 2/2020 Pasal 28 Ayat 8 berpotensi dana desa dihentikan sehingga merugikan hak Konstitusional para pemohon, sehingga pembangunan yang sudah dicanangkan oleh para pemohon dan perangkat desa dalam Musrembangdes dan Jamdes untuk kesejahteraan dan kemakmuran desa terancam tidak bisa terealisasi.
Ketua Parade Nusantara, H. Sudir Santoso dalam aksinya mengatakan bahwa kehadiran kita disini untuk mengawal sidang pengujian Undang undang No 2 tahun 2020 dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Perppu Pengujian UU NO. 2/2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 ini.
“Mari rekan-rekan kita perjuangkan perjuangan ini demi kepentingan kita bersama demi rakyat Indonesia.” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Indramayu, Tarkani AZ ungkapkan terkait kedatangan massa ke MK, hal itu merupakan dukungan terhadap Parade Nusantara untuk menolak Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk penanganan Covid-19.
Selain itu, pihaknya mendukung bila anggaran Dana Desa sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19, namun mereka menolak bila Dana Desa tersebut dihilangkan.
“Minimal dialihkan menjadi BLT. Karena kami semua mendapatkan isu bahwa pada tahun 2021 Dana Desa akan dihilangkan.” jelasnya.(adrian)
