oleh

Carut-Marut Realisasi Dana Penanganan Covid-19

RadarKotaNews, Jakarta – Ditengah kisruh dana bantuan sosial untuk penangan covid-19 baik pusat maupun daerah. Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengklaim sudah mendistribusikan bantuan bansos sudah sampai diangka 100% dengan angka rasio 1,2 juta Kartu keluarga dengan Anggaran 2,2 triliun.

Demikian di sampaikan Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DKI Jakarta (PKC PMII DKI Jakarta) Rizki Abdul Rahman Wahid dalam keterangan tertulisnya, Ahad (17/5/2020)

Lanjut Rizki, hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat DKI Jakarta apakah anggaran tersebut terdistribusi secara efisien dan efektif tepat pada masyarakat yang membutuhkan.

“Secara spesifik pemprov DKI Jakarta tidak menjelaskan secara detail masyarakat mana yang berhak menerima bantuan tersebut,” terangnya

Pasalnya, hal ini bisa dibuktikan dengan data statistik yang berbeda, presentase masyarakat miskin di DKI Jakarta 3,42 persen atau sebesar 362,30 ribu orang. Hal tersebut jauh berbeda dengan data masyarakat miskin yang ada di DKI Jakarta.

Di ungkapkan Rizki, Pemprov DKI Jakarta sesuai peraturan Gubernur No.25 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 serta peraturan gubernur No. 28 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2019 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun Anggaran 2020. 3,023 Triliun data anggaran yang dikeluarkan tidak singkron dengan pengalokasian anggaran  untuk penanganan covid-19.

“Dimanakah sisa Anggaran Tersebut?” tegas Rizki

Oleh karena itu, PKC PMII DKI Jakarta berpandangan ditengah pandemi covid-19 dengan carut-marutnya pendistribusian dana bantuan sosial kepada masyarakat jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan rakyat dalam kehadiran Negara menangani covid-19 terutama di DKI Jakarta.

“PKC PMII DKI Jakarta juga mendorong KPK, DPR maupun DPRD ikut melakukan pengawasan secara berkala dan PKC PMII DKI Jakarta bersama KPK, DPR RI dan DPRD sepakat untuk melakukan pengawasan dana Bansos  covid -19 di DKI Jakarta.” pungkas Rizki. (fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed