oleh

Busyro Muqoddas: Pentingnya Kritik Berbasis Riset Dalam Perumusan Kebijakan

RadarKotaNews – UMJ diharapkan menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah level internasional melalui kerjasama riset. Hasil riset yang dihasilkan dapat dipublish sebagai strategi untuk membranding Universitas.

Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof.Dr.Syaiful Bahri, SH.,MH. Pada Pertemuan Fordek FISIP PTM Se- Indonesia diselenggarakan di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (21/12).

Wakil Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah, Prof. Sudarnoto, mengapresiasi akan lahirnya forum Dekan FISIP PTM ini dan memberikan pandangan tentang posisi penting Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai teropong dan analisis yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum-HAM dan LHKP yang juga mantan Ketua KPK, Dr. HM. Busyro Muqoddas, yang juga memberikan arahan agar perguruan tinggi Muhammadiyah harus dapat mengambil peran dalam proses pembangunan dengan tetap kritis atas semua permasalahan yang dihadapi bangsa.

Oleh karena itu, PTM dapat mengambil inisiatif sendiri dari bawah yang kemudian di follow up bersama-sama dengan melakukan pengembangan bidang ilmu sosial melalui tradisi riset dengan wajah kemanusiaaan.

Lebih lanjut disampaikan Busyro Muqoddas, bahwa PTM tidak boleh terjebak pada kegiatan administrasi yang monoton, tetapi harus peduli dengan kondisi masyarakat dan negaranya. Oleh karenanya tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan Muhammadiyah dengan pilar Perguruan tinggi dapat melakukan kritik berbasis riset.

Menanggapi himbauan tersebut, Ketua Fordek FISIP PTM, Dr. Endang Sulastri,M.Si (Dekan FISIP-UMJ) menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan beberapa program yang telah dirancang oleh masing-masing devisi, yaitu devisi riset dan publikasi, devisi kerjasama dan pengembangan program, serta devisi politik dan kebijakan publik.

“Fordek FISIP PTM Se-Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan riset dan kajian ilmu sosial dan ilmu politik untuk dapat dijadikan pertimbangan dan pijakan dalam merumuskan kebijakan publik.”terangnya.

Menurut Endang, Program jangka pendek yang pertama dan sudah disepakati adalah riset bersama antara anggota Forum terkait Pilkada Serentak untuk melihat permasalahan di masing-masing daerah dan menemukan alternatif solusi sebagai bahan masukan bagi KPU, Bawaslu, pemerintah maupun lembaga legislatif.(Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed