oleh

Buruh PT. SPMN Suplayer Wilmar Rencanakan Pemogokan Lanjutan

RadarKotaNews – Setelah 3 (tiga) hari melakukan pemogokan dan tidak mendapatkan respon posistif dari pihak perusahaan, Buruh yang bekerja di perkebunan sawit PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) salah satu Suplayer Wilmar dan anggota RSPO ini merencanakan mogok lanjutan pada tanggal 28 Februari mendatang.

Pemogokan lanjutan ini terpaksa dilakukan, pasalnya pihak perusahaan dinilai tidak menanggapi tuntutan buruh. sebaliknya intimidasi terhadap peserta pemogokan dan pimpinan serikat pekerja justeru dilakukan oleh perusahaan selama pemogokan maupun setelah pemogokan.

Menurut keterangan salah satu Pimpinan Serikat Pekerja Sawit Seluruh Indonesia (SPASI), semenjak surat pemberitahuan rencana pemogokan lanjutan dilayangkan, pihaknya banyak dihubungi oleh orang yang ingin bertemu baik pihak perusahaan ataupun pihak kepolisian, akan tetapi belum mendapat kejelasan dari maksud dan tujuan untuk bertemu.

Menurutnya Pihak SPASI sangat membuka diri untuk dapat berunding, akan tetapi selama pemogokan berlangsung justeru perusahaan menutup ruang untuk brunding dan hanya mengeluarkan surat tanggapan yang ditujukan kepada dinas Tenagakerja.

Dalam kesempatan yang Aliansi Gerakan Reforma Agrari (AGRA), Rahmat juga menyampaikan kekecewan yang serius atas sikap perusahan. pihaknya mengklaim selama pemogokan berlangsung hingga saat ini intensif melakukan koordinasi dengan pihak buruh yang mogok.

Rahmat, menilai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SPMN baik sebelum maupun ketika buruh melakukan pemogokan. beberapa pelanggaran yang diduga kuat dilakukan perusahaan diantaranya, perusahaan telah mengingkari komitmen melakukan pembayaran kekurangan upah atau Top-Up yang memicu pemogokan pada 12-14 Februari lalu.

“Selama ini perusahaan menerapkan sistem pengupahan yang tidak adil, bahkan terdapat pembayaran upah dibawah standar undang-undang.” kata Rahmat dalam pesan tertulisnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/02)

Kami menilai perusahaan tidak menghormati hak berunding dan berserikat buruhnya, kami juga menemukan tindakan yang dapat dikategorikan bentuk intimidasi dan panghalang-halangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap buruh yang menggunakan hak mogok mereka.

Oleh karena itu kami ingin mengingatkan kepada pihak perusahaan untuk tidak melakukan intimidasi kepada seluruh buruh baik secara langsung ataupun menggukan pihak lain, selain itu, kami juga menghimbau kepada pihak perusahaan, dalam hal ini PT. SPMN maupun TSH Resources Berhad sebagai Induk perusahaan untuk membuka perundingan dan memenuhi tuntutan buruh.

“kami juga meminta perhatian dari pihak RSPO atas masalah ini, sebab SPMN merupakan salah satu anggota roundtable on sustainable palm oil (RSPO).”tegas Rahmat.

Terkair hal tersebut, Kami mengecaman pemerintah, dalam hal ini dinas tenaga kerja yang terkesan malakukan pembiaran berlangsungnya masalah yang terjadi di PT. SPMN dan tidak mengambil tindakan berarti untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak buruh yang bekerja di SPMN.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed