oleh

Buruh Menolak PP 78/2015 Tentang Upah

Radarkotanews.com – Ribuan buruh tekstil, sepatu, garmen yang menjadi anggota SPN/KSPI yang tergabung dalam KAU melakukan aksi unjuk rasa di istana dengan titik kumpul di patung kuda indosat jam 10 dan long march ke istana.

Para buruh menolak PP 78/2015 tentang upah, menolak formula upah min baru = inflasi + PDB, dan menuntut kenaikan upah min 2015 berkisar 22%-25%, Alasan penolakan karena PP dan formula tersebut melanggar UU No 13/2003 pasal 88 dan 89 yang menyatakan penetapan upah min oleh Gubernur berdasarkan rekomendai dewan pengupahan (hasil perundingan tripartit termasuk serikat pekerja berdasarkan survei harga KHL di pasar) bukan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PP dan formula baru tersebut secara flat/tahun tanpa dirundingkan dengan serikat pekerja dan juga kebijakan ini kembali pada rezim upah murah atas keserakahan dan kerakusan pengusaha/apindo.

Selain itu Ketua Umum DPP GOBSI, Asep Salim Kamim mengatakan, kami datang ke jakarta untuk memberi dukungan kepad SPN. Di bandung aksi juga dilakukan, menurut. Asep, PP 78/2015 harus diubah dan dikembalikan ke aturan awal sesuai UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan. PP ini pelanggaran berat pemerintah karena tidak melibatkan SP Buruh yang ada dalam dewan pengupahan.

“Jika PP itu diberlakukan maka UU 13/2003 harusnya direvisi.”Kata Asep Salim Kamim dalam aksinya di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Asep menambahkan ada Ada 41 pasal dalam uu ketenaga kerjaan yang mengatur tentang sistem pengupahan. Seharusnya PP tidak bisa mematahkan UU ketenagakerjaan, tapi yang ada kali ini terbalik. Kami mendukung judicial review dan aksi akan terus kami lakukan secara bergelombang.

Yang harus dilakukan oleh jokowi seharusnya adalah menurunkan harga sembako bukan dengan mengeluarkan PP.”Tutupnya.(sa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed