BUMN Merugi Islam Punya Solusi

Pemerhati Masyarakat, Ratna Munjiah. (Ist)

Oleh: Ratna Munjiah

Kinerja maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam kondisi tidak baik. Perusahaan menanggung rugi sampai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,43 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) per bulan karena pendapatan yang diterima tak sebanding dengan beban biaya yang dikeluarkan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko mengatakan, beban biaya yang dikeluarkan tiap bulannya sekitar US$ 150 juta. Sementara, pendapatannya hanya US$ 50 juta.

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Proses restrukturisasi terhadap utang mesti dilakukan agar Garuda tetap bisa bertahan. Namun, restrukturisasi juga bukan tanpa risiko. Garuda bisa bangkrut jika restrukturisasi tidak disetujui dan munculnya persoalan-persoalan hukum.

Sebagai informasi saat ini sebulan Garuda memiliki cost sebesar US$ 150 juta. Sementara revenue US$ 50 juta. Jadi setiap bulan rugi US$ 100 juta. Memang sudah tidak mungkin kita lanjutkan dalam kondisi yang sekarang. Ini yang kami harapkan dari Komisi VI, kalau kita masuk proses restrukturisasi berat, dan melalui proses legal yang cukup kompleks, diharapkan dalam waktu 270 hari setelah kita moratorium, kita bisa menyelesaikan restrukturisasi ini," paparnya dalam rapat di Komisi VI, Kamis (3/6/2021). (finance.detik.com)

Tentu menjadi hal yang membingungkan, BUMN mengalami banyak kerugian sementara untuk memanfaatkan fasilitasnya rakyat selalu harus mengeluarkan dana pribadi. Bisa dipastikan kerugian terjadi karena buruknya kinerja yang mana saat ini, semua diukur dengan ukuran untung rugi sebagaimana korporasi swasta. Dan hal ini semakin mempertegas kesalahan sistem kapitalisme dalam pengelolaan atau pengaturan harta milik negara, sehingga semakin memperburuk kondisi BUMN.

Hal ini tentu tidak akan terjadi bila negara dapat mengelola harta berdasarkan sistem Islam. Islam hadir tidak hanya sebagai Dien, tapi juga dilengkapi dengan seperangkat aturan yang jika aturan tersebut diterapkan tentu hanya akan menghasilkan kebaikan bagi seluruh alam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan, dan bagaimana pemanfaatannya.

Islam pun mengatur kepemilikan harta dengan membagi nya ke dalam tiga kepemilikan individu (milkiyah al-fardhiyah/private property), kepemilikan umum (milkiyah al-ammah/collective property) dan kepemilikan negara (milkiyah al-daulah/state property).

Pada hakikatnya semua harta kekayaan dalam segala aspek adalah milik Allah SWT.

"Berikan lah kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian." (TQS. An-Nur [24]:33)

"Milik Allah segala yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi." (TQS. Al-Baqarah [2]:284)

Kemudian Allah memberikan hak kepemilikan nya untuk di kelola manusia.

"Allah menjadikan kalian memiliki banyak harta dan anak-anak." (TQS. Nuh [71]:12)

Manusia tidak boleh sembarangan mengelola harta kekayaan. Terdapat aturan-aturan yang membatasi pengelolaan tersebut. Terkait bahasan mengenai hak milik atau biasa juga di sebut dengan kepemilikan (al milkiyah) maka harus kita ketahui bahwa pengelolaan harta kekayaan yang ada di dunia harus sesuai dengan syari’at-Nya.

Sudah menjadi fitrah manusia untuk terdorong memiliki segala hal yang dia kehendaki. Namun dalam kepemilikan individu, Islam memberikan batasan untuk hanya memiliki apa yang bukan merupakan kepemilikan umum dan kepemilikan negara yang bisa merugikan orang banyak.

Dalam kepemilikan individu, cara mendapatkannya adalah dengan cara menghidupkan tanah mati, berburu, makelar/broker, mudharabah, musakot, ijarah, menggali kandungan dalam perut bumi/udara.

Kepemilikan umum (milkiyah al ammah/collective property) merupakan harta kekayaan yang berhak dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, yang berhak mengelolanya adalah negara.

Hal ini di istinbatkan dalam hadits, "Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam 3 hal, yaitu air, padang, gembalaan dan api (energi)." (HR. Ahmad)

Dari hadits tersebut maka bisa kita lihat bahwa haram hukumnya bila sumber daya alam seperti air, apa-apa yang terdapat di tanah, juga bahan-bahan energi seperti gheothermal dan minyak di kelola oleh swasta, apalagi pihak dari negara asing.

Dalam kepemilikan negara kita bisa lihat dalam kitab-kitab tarikh (sejarah) bahwa pengelolaan sangat erat kaitannya dengan adanya Baitul Mal.

Contoh, Ketika seorang muslim meninggal dunia sementara dia tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada negara. Dan di kelola di dalam Baitul Mal. Begitu juga bila seseorang yang murtad (keluar dari agama islam) meninggal, hartanya tidak dapat di wariskan, melainkan akan diambil oleh negara.

Contoh lain lagi adalah, pemungutan jizyah dari orang-orang Kafir penduduk negara Islam.

Allah STW. berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka jangan lah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan padamu dan karuniaNya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya, tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) (yaitu orang-orang) yang di berikan al kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (TQS. At-taubah [9]:28-29)

Dalam perekonomian Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat. Sehingga kebijakan fiskal bukan semata-mata hanya untuk perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Hal ini dikarenakan

permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Selain itu dari segi sumber penerimaannya, dalam ekonomi konvensional hanya berkisar pada pajak dan hutang, walaupun pada dasarnya negara juga memperoleh keuangannya dari retribusi, keuntungan BUMN, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan ekonomi Islam, yang mana Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah seperti zakat, wakaf, jizyah, kharaj, ghanimah, fai, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal pendistribusiannya, dalam Islam sudah ditentukan sehingga minim sekali untuk terjadi defisit anggaran. Namun jika dibandingkan antara kedua sistem ekonomi tersebut, tentunya yang lebih baik adalah sistem ekonomi Islam. Yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang Rahmatan Lil 'Alamin, sebagaimana Allah Taala berfiman dalam kitab-Nya:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (TQS. Al-Anbiya' : 107)

Islam merupakan agama yang hukum-hukumnya berasal dari Allah SWT. Hukum Allah tidak akan mungkin salah karena Allah bersifat sempurna. Maka jika hukum Allah yang sempurna itu diterapkan kebaikan lah yang akan didapat. Sehingga solusi terbaik untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan termasuk mengatasi kerugian yang dialami BUMN hanyalah dengan kembali kepada sistem Islam. Wallahua'lam.

*) Penulis adalah Pemerhati Sosial Masyarakat

Baca Juga