BPJS Kesehatan Hapus Kelas, Naikkan Standar Layanan atau Iuran?

Photo: Dahlia (Mahasiswa UNIBA Universitas Balikpapan)

Oleh: Dahlia,S.Pd

Beberapa kelas di BPJS Kesehatan akan dihapus mulai Juli 2022. Kelas-kelas tersebut akan digantikan ke Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Besaran iuran BPJS Kesehatan itu pun akan disesuaikan dengan gaji. Artinya, peserta yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi akan membayar iuran yang lebih besar. Iuran tersebut disebut sesuai dengan prinsip gotong royong.

Iuran disesuaikan dengan memperhatikan keadilan dan prinsip asuransi sosial sesuai dengan besar penghasilan. Inilah gotong royong sosial yang diinginkan oleh UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)," kata Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri dari keterangan yang dilansir dari detikFinance, Minggu (12/6/2022).

Negara berkewajiban memperhatikan dan menyejahterakan masyarakat baik itu kalangan atas maupun kalangan menengah, apalagi bawah tidak pandang bulu. Pelyanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara untuk melayani dengan baik, memperhatikan warga yang sakit, dan sangat membutuhkan pelayanan yang maksimal secara gratis tanpa pamrih.

Tidak dengan sistem saat ini yang mana dengan pelayanan yang kurang baik dan berbiaya mahal. Dan kurangnya memberikan fasilitas yang mumpuni meskipun rakyat membayar, sehingga masyarakat harus berusaha sendiri untuk melengkapi berkas persyaratan BPJS kesehatan dan membayar administrasi serta menebus obat-obatan sendiri yang diberikan barulah bisa dilayani. Lalu untuk apa fungsinya BPJS kesehatan?

Negara sudah sepatutnya bertanggung jawab penuh terhadap kesehatan rakyat, karena kesehatan rakyat merupakan kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi. Negara harus menyediakan obat-obatan, menyediakan sumberdaya dalam pelayanan kesehatan, dan negara harus mengatur sedemikian rupa jangan sampai mempersulit akses kesehatan bagi masyarakat, karena imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana pengembala, hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya.

Beginilah dampak yang terjadi dari kapitalisme yang mencekam negeri ini. Segala sesuatu dinilai atas dasar kemanfaatan dan keuntungan. Pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara namun dialihkan kepada rakyat. Semua sektor menjadi ladang bisnis bagi para kapitalis, karena sistem yang diterapkan saat ini mendukung mereka. Tak terkecuali bidang pelayanan kesehatan, rakyat pun menjadi korban. Pembuat kebijakan memberikan kebijakan agar terlihat peduli, namun kenyataannya membuat rakyatnya rugi. BPJS kesehatan sama halnya dengan asuransi, yang berarti negara sedang berjual beli dengan rakyatnya dalam pelayanan kesehatan. Inilah dampak dari penerapan sistem kapitalisme hari ini, dimana landasan bernegara adalah untung rugi. Pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara namun dialihkan kepada rakyat.

Perspektif hukum Islam terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia yang berprinsip asuransi menimbulkan kemudharatan, yaitu iuran/premi bulanan yang akan disetorkan kepada pihak BPJS masih terlalu tinggi dan adanya penetapan sanksi bagi yang tidak membayar iuran. Program BPJS kesehatan masih mengandung unsur ketidak adilan dalam konsep at Takaful Al Ijtima dengan iuran yang diberikan terdapat pemisahan masyarakat miskin, menengah, dan orang kaya, terlebih dalam pelayanan, BPJS kesehatan dalam praktiknya masih mengandung unsur riba sehingga hukumnya menjadi haram.

Perlu ditambahkan juga alasan keharaman BPJS dari segi ketidaksesuaiannya dengan syariah mengenai kewajiban negara untuk menjamin kesehatan seluruh rakyatnya secara gratis. Karena Rasulullah SAW dahulu sebagai kepala negara telah menjamin kesehatan seluruh rakyatnya, seperti menyediakan thabib (dokter), tanpa memungut biaya apa pun dari rakyat. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad Dustur, 2/18).

Karena itu, BPJS tidak mungkin disyariahkan menjadi BPJS Syariah dengan hanya menghilangkan unsur-unsur riba, maisir, atau gharar, selama objek akadnya berupa janji//komitmen (at ta’ahhud), selama ketentuan akadnya tak sesuai dengan akad pertanggungan (al dhamaan) dalam Islam, dan selama masih ada pemungutan dana dari masyarakat. Yang benar menurut syariah, BPJS wajib dihapuskan secara total, termasuk menghapuskan pemungutan dana dari masyarakat, dan negara wajib menjamin kesehatan seluruh rakyatnya secara gratis. Wallahu a'lam

*) Penulis adalah Mahasiswa UNIBA Universitas Balikpapan