Bisnis Retail Tak Seharusnya Tumbang, Kapitalismelah yang Harus Ditumbangkan

Foto: Mutiara Putri Wardana (Ist)

Oleh: Mutiara Putri Wardana

Di tahun 2021, masih disuasana pandemi yang tak tahu kapan akan berakhir, berita duka pun muncul di sektor ekonomi mengenai kondisi buruk yang dialami perusahaan ritel modern di Indonesia. Satu per satu perusahaan ritel raksasa tumbang.

Sebagian menutup beberapa gerainya tapi bukan perusahaannya, sebagian lagi menutup permanen brand tersebut misalnya Giant.

Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrik Lindvall, menyebutkan bahwa keputusan menutup seluruh gerai Giant merupakan tindak lanjut dari perubahan fokus strategi bisnis perusahaan.

Selain Giant, emiten ritel milik Grup Lippo, PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) juga berencana menutup 13 gerainya pada tahun ini.

Dan selain dua nama perusahaan retail raksasa tersebut tentunya masih ada sederet nama lain yang juga mengalami nasib serupa. Bahkan tidaak hanya perusahaan ritel besar, jumlah ritel menengah ke bawah yang tumbang justru lebih banyak, yaitu sekitar 1250-1300 toko se-Indonesia (Data Aprindo bulan Maret 2021).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut beberapa hal yang menyebabkan gerai ritel modern tutup di masa pandemi covid-19, salah satunya disebabkan tingkat konsumsi di daerah tersebut rendah.

Menurutnya, selain adanya pembatasan aktivitas, penutupan gerai ritel modern juga disebabkan tergerusnya konsumsi masyarakat di wilayah gerai itu tutup. Karena konsumen yang biasa berbelanja akhirnya menunda belanja. (liputan6.com)

Kondisi tersebut terang saja memberikan imbas luar biasa, mulai dari kerugian bagi korporasi sendiri, berkurangnya pendapatan negara, hingga PHK massal.

Disuasana pandemi saat ini, pembatasan aktifitas atau ruang gerak menggerus konsumsi masyarakat dan berakhir pada rendahnya daya beli. Meskipun sebenarnya daya beli masyarakat sudah dirasakan di negeri ini sejak beberapa tahun belakangan.

Penurunan penjualan bisnis ritel merupakan salah satu gejala resesi ekonomi di suatu negara.

Ketika terjadi kondisi seperti ini, negara yang mengadopsi sistem kapitalisme mengambil langkah seperti, berusaha menggenjot konsumsi masyarakat untuk menyerap hasil produksi, memberikan berbagai macam subsisdi dan pinjaman lunak bagi pelaku usaha.

Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah dalam negeri saat ini seperti, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi dan meningkatkan investasi,  membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memberi bantuan kredit berbunga rendah, dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bangkit kembali, mengucurkan dana di perbankan guna penyaluran kredit untuk memutar roda ekonomi,  melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi.

Namun, bagi beberapa perusahaan upaya pemerintah ini belum bisa membantu sehingga harus menutup sebagian gerainya karena pandemi yang berdampak multidimensi.

Saat ini masyarakat mengalami perubahan habbits termasuk dalam pola konsumsi yang mana ketika ingin membelanjakan Rupiah yang dimiliki akan berpikir berkali-kali jika di luar kebutuhan pokok.

Akan tetapi jika ditilik lebih jauh, ini bukan semata-mata imbas pandemi. Pandemi hanyalah salah satu aspek yang memperparah, penyebab sesungguhnya adalah permasalahan sistemik. Sistem yang mengatur ekonomi, bahkan kehidupan yang ada saat ini memanglah rentan akan kerusakan.

Sistem ekonomi yang ada berkiblat pada kapitalis, yang mana dengannya setiap orang diberi kebebasan penuh untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi, menjual, hingga distribusi produk. Semua orang bebas bersaing untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Karena sistem ekonomi kapitalis berlandaskan pada profit oriented.

Wujud kerusakan sistem ekonomi kapitalisme dapat dilihat dari kebebasan kepemilikan harta dan pengelolaannya seperti dari sistem perbankan yang bertopang pada aspek ribawi, menjadikan utang luar negeri sebagai tumpuan dalam pembiayaan pembangunan, menjadikan pajak sebagai sumber APBN, penggunaan uang kertas (fiat money) sebagai alat tukar yang bersifat labil, dan juga privatisasi pengelolaan sumberdaya alam yang seharusnya merupakan barang kepemilikan publik.

Dalam sistem ekonomi kapitalis juga, sektor ekonomi tidak hanya terbatas pada sektor riil saja, tetapi juga sektor ekonomi non-riil. Perkembangan sektor non-riil ini menambah fungsi uang yang tadinya hanya sebagai alat tukar menjadi komoditas yang diperdagangkan.

Mirisnya, seiring dengan peningkatan sektor non-riil ini tidak berpengaruh positif terhadap masyarakat sebab uang tidak berputar secara merata di seluruh lini terutama sektor riil.

Padahal dengan menggenjot bisnis di sektor riil, maka roda ekonomi bisa terus berputar di masyarakat. Uang beredar dengan adanya jual beli barang kebutuhan. Kesempatan mendapatkan harta dan sejahtera secara riil bisa didapat dari skema ini.

Sektor non-riil jelas diharamkan. Selain diharamkan karena mengandung unsur riba dan judi, juga menyebabkan sektor riil tidak bisa berjalan secara optimal.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Sistem ekonomi Islam juga menangani kebijakan moneter. Namun, sistem moneter dalam Islam berbeda dengan sistem moneter dalam ekonomi kapitalisme yang basisnya menggunakan uang kertas. Dalam sistem ekonomi Islam menggunakan basis emas dan perak, atau yang lebih dikenal dengan mata uang dinar dan dirham. Yang mana mata uang ini nilai intrinsik maupun ekstrinsik nya sama dan stabil.

Islam juga mengharamkan konsep liberalisme ekonomi, termasuk dalam aspek kebebasan memiliki dan pasar bebas (free market). Kebebasan memiliki dalam kapitalisme berarti tiap individu bebas untuk menguasai atau menjual komoditas apa saja yang dianggap sebagai barang ekonomi. Akibatnya, saham-saham perusahaan yang memproduksi migas dan mineral seperti emas dan tembaga, misalnya, dapat dengan mudah dikuasai dan diperjualbelikan oleh para investor, termasuk asing. Dampak lainnya, indeks saham dan nilai tukar bergerak liar.

Di dalam Islam, konsep kepemilikan diatur tegas. Secara ringkas, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yakni kepemilikan swasta, publik dan negara. Barang-barang yang masuk kategori milik publik, seperti minyak, tambang, energi dan listrik hanya boleh dikuasai negara, yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat yang menjadi pemiliknya. Dengan demikian, haram memperjualbelikan barang-barang milik umum kepada swasta.

Negara Islam akan mengawasi keberlangsungan sektor perdagangan seperti ritel agar tidak terjadi monopoli pasar, persaingan tak sehat, dan berbagai distorsi pasar lainnya.

Negara juga tidak membebani para pelaku usaha dengan berbagai pajak dan sejenisnya yang mencekik.

Dan yang terpenting juga, negara yang diatur dengan sistem Islam tak akan membiarkan wabah pandemi berlarut-larut seperti saat ini tanpa solusi yang meyakinkan.

Sebab buruknya kondisi perekonomian yang diperparah oleh pandemi saat ini tidak akan mungkin terjadi jika negara tidak salah urus sejak awal. Padahal jika mau membuang egoisme yang ada, cukup dengan menggunakan metode Islam dalam menangani problem tersebut sejak awal.

Selama sistem ekonomi kapitalis yang digunakan, segala permasalahan akan terus mengintai. Jika berkiblat kepada sistem Islam, sistem ekonomi Islam dibangun berlandaskan akidah Islam, yang menegaskan seluruh harta yang ada di bumi pada dasarnya milik Allah, bukan para kapitalis, bukan juga dikuasai sepenuhnya oleh negara.

Fakta terkait tumbangnya perusahaan retail yang makin marak hanyalah secuil bukti bahwa sistem kapitalisme saat ini memanglah harus ditumbangkan, sebab tidak patut dijadikan sebagai sistem pengatur kehidupan, melainkan hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah lah semua problematika yang ada dapat diatasi dengan tuntas hingga ke akar masalahnya. Wallahu a'lam.

*) Penulis adalah Staff accounting di Salah satu perusahaan swasta

Baca Juga