oleh

Biarkan Warga Negara Pilih Pilihannya Sendiri, Pilkada Tanpa SARA adalah Mutlak

Jakarta – Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) Ahmad Imron mengingatkan kepada Front Pembela Islam (FPI) dan ormas umat Islam lainnya untuk tetap bersabar dan serahkan sepenuhnya proses hukum dugaan kasus penistaan surat Al Maidah 51 oleh calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia pun menyerukan kepada kedua kubu baik pro maupun anti Ahok sama-sama menurunkan tensinya hari ini.

“Demokrasi kita hari ini sedang diuji. FPI dan teman-teman lainnya juga harus bersabar, Ahok sudah meminta maaf, ya kita sebagai muslim harus memaafkan. Soal hukum biarkan berjalan. Pilkada damai diatas segala-galanya. Mari menjaga keutuhan wilayah diatas segalanya,” tegas pria yang akrab disapa Gus Imron, Jumat (28/10/2016).

Menurut Ketua Umum GP Anshor Banten ini, kondisi saat ini eksistensi demokrasi di Indonesia sedang diuji. Untuk itu seluruh masyarakat diimbau untuk tidak intens menggulirkan isu SARA.

“Hari ini di DKI begitu hebohnya, isu ini (SARA) menjadi wilayah yang sangat sensitif,” kata dia.

Imron pun mengimbau pihak kepolisian secara transparan menindak dugaan kasus pengutipan ayat Alquran yang menyeret nama calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Biar isu ini tidak liar kemana-mana dan politikus-politikus ini juga belum dewasa. Intinya menjaga kedamaian jauh lebih penting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Imron menilai hal yang mutlak Pilkada tanpa SARA di momentum Pilgub DKI 2017.

“Momentum Pilkada saat ini yaitu Pilkada tanpa SARA merupakan hal mutlak. Biarkan warga negaranya memilih pilihannya sendiri,” bebernya.

Aktivis Buruh: Pilkada Tiba, Isu SARA Pasti Ada

Sementara itu, Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim mengakui isu permainan politik Suku, Agama, Ras (SARA) kerap muncul cuma di ajang pesta demokrasi.

“Munculnya isu-isu di medsos yang mengatakan kalau kita dipimpin non muslim dll akan hancur, jangan percaya, itu cuma permainan politik saja. Kalau tidak ada Pilkada, ya tidak akan muncul isu tersebut,” tegas Lukman.

Waketum Bidang Kerjasama Jaringan dan Internasional KPP PRD pun membandingkan peristiwa 32 tahun yang telah dibelenggu oleh Orde Baru (Orba), namun sekarang di era reformasi justru terkesan malah repot nasi. Dia berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjalankan Nawacita dan kembali ke cita-cita bangsa.

“Nawacita jangan sampai menjadi dukacita,” tandasnya.

Ingat !!! Keputusan MUI Soal Ahok Sebatas Pernyataan Bukan Fatwa

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin menegaskan bahwa keterangan MUI terkait pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang surat Al Maidah ayat 51 sebatas pernyataan sikap bukan merupakan fatwa atau laporan pidana kepada kepolisian.

“Benar MUI mengeluarkan pernyataan soal Ahok yang mengutip Al Maidah 15. Tapi kami tidak sampai melaporkan ke polisi dan mengeluarkan fatwa,” ucap Maruf Amin di kantornya di Jakarta, Kamis (13/10).

Dia mengajak umat Islam untuk tidak merespon secara anarkis terkait video pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu, melainkan agar bersikap tenang dan tidak saling menghujat.

“Agar masyarakat tenang dalam menyampaikan pendapat dan menyerahkan persoalan tersebut kepada yang lebih berwenang,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed