oleh

Besok, Ribuan Buruh Akan Banjiri Kantor Pemerintahan Se Provinsi Banten

Radarkotanews.com – Besok, Kamis (22/10/2015), ribuan buruh Se-Provinsi Banten bersama Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Banten (Perda KSPI Banten) akan menggelar aksi unjuk rasa di seluruh kantor Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Se Provinsi Banten serta di depan halaman Kantor Gubernur Banten untuk mendesak pemerintah daerah khususnya Gubernur Banten Rano Karno agar menolak dan melawan perintah Jokowi terkait dikeluarkanya Paket kebijakan ekonomi ke IV dan RPP Pengupahan dimana kenaikan upah akan dipatok hanya berbasis kenaikan inflasi dan Pertumbuhan ekonomi.

Ketua Perda KSPI Banten Riden Hatam Aziz mengatakan, dasar penolakan tersebut karena pemerintahan Jokowi-JK dianggap telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. Dikatakannya, keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat prinsip.

“Di seluruh dunia, kenaikan upah selalu melibatkan serikat pekerja. Dengan menetapkan formula kenaikan upah sebatas inflansi + pertumbuhan ekonomi.” Tegasnya dalam keterangan pers di Serang, Banten, Rabu (21/10/2015).

Riden pun mengatakan, jika pemerintah daerah tak berani bersikap apalagi tidak berani menolak kebijakan tersebut. Maka sama saja ingin membunuh rakyat miskin terutama para buruh secara perlahan.

“Kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus melawan dan mendesak Pemkot dan Pemkab se provinsi Banten serta Gubernurnya untuk menolak kebijakan tersebut.” Tegasnya.

“Ini untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak, terutama buruh/pekerja.”Imbuhnya.

Untuk itu, maka Perda KSPI Banten bersama seluruh elemen buruh se Provinsi Banten menuntut :

Pertama, Meminta kepada Gubernur Banten Rano Karno untuk menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi agar menolak RPP tentang Pengupahan dan formula kenaikan upah minimum dengan rumus inflansi + pertumbuhan ekonomi. Terutama pasal 43 & 44, karena akan menjadi pintu masuk politik upah murah dengan alasan mendatangkan investor ke Indonesia.

Kedua Serikat pekerja/serikat buruh di seluruh Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Banten, melalui wakilnya yang duduk dalam Dewan Pengupahan, harus dilibatkan dalam menentukan kenaikan upah minimum. Dengan kata lain, pada prinsipnya, kenaikan upah minimum wajib dirundingkan dengan serikat pekerja.

Ketiga Meminta kepada Pemerintah untuk menghentikan segala pembahasan terkait dengan RPP tentang Pengupahan dan formula kenaikan upah minimum sebesar inflansi + pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, yang harus dilakukan Pemerintah adalah memanggil semua unsur tripartit untuk bernegosiasi tentang isi RPP Pengupahan dan formula kebaikan upah minimum, dengan tetap mengacu pada KHL.

Keempat Mendesak Gubernur Banten agar menetapkan kenaikan UMP/K Tahun 2016 di seluruh Kota dan Kabupaten Se-Provinsi Banten sebesar 22% dari 2015 dan menetakan upah minimum sektoral minimal 5% dari UMP/UMK yang diputuskan serta meminta agar komponen KHL yang saat ini ada ditingkatkan menjadi 84 item dan memperbaiki kualitasnya. Dengan demikian, nantinya akan ketemu angka rata-rata upah dasar di Jabodetabek dan kota-kota industri yang lain sebesar 3,7 juta.

Kelima Meminta agar struktur, skala & Rasio upah menjadi wajib (apabila hal ini tidak diterapkan, kita meminta ada sanksi pidana), terutama bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja diatas 1 tahun.(sa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed