BBM Subsidi Dicabut, Rakyat Kian Menjerit

Delvia (Pemerhati Masalah Umat)

Oleh : Delvia

Permasalahan tentang BBM memang tidak ada habisnya.

Mulai dari harganya yang terus naik, kemudian langkanya stok BBM bersubsidi di hampir semua SPBU hingga pembeliannya dibatasi dengan menggunakan aplikasi. Pembelian menggunakan aplikasi ini sudah mulai berlaku di beberapa kabupaten di Kalimantan Timur.

Salah satunya Pertamina bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) pada penerapan Fuel card 2.0 atau kartu pengendali. Yang tujuannya untuk megendalikan dan memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kepada masyarakat.

Kukar merupakan daerah keempat yang menerapkan kebijakan tersebut sebelumnya Balik Papan, Samarinda dan Bontang. Bupati Kukar, Edi Damansyah secara langsung meluncurkan Fuel card di SPBU Timbau, kecamatan Tenggarong pada senin (18/7/2022). Penerapan ini diberlakukan untuk semua SPBU di wilayah Kutai Kartanegara.

Edi mengatakan, ini merupakan sistem yang diibangun sebagai upaya agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta ada pembatasan kuota pengisiannya. Untuk memastikan program ini berjalan lancar. Beliau mengingatkan jajarannya dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membantu pengawasan, terutama pemilik SPBU dan Pertamina. (kaltimtoday.co)

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu bahan pokok masyarakat yang sangat penting, baik untuk kendaraan pribadi maupun umum. Dengan adanya pembatasan bahkan pencabutan tentu ini akan menambah beban baru masyarakat. Masyarakat harus merogoh kocek yang lumayan banyak untuk bisa membeli bahan bakar yang non subsidi. Sungguh menyedihkan negara yang kaya akan sumber daya alam tapi untuk mendapatkan BBM saja susah.

Tidak hanya itu harga-harga kebutuhan pokok dan tarif-tarif pelyanan umum juga akan ikut naik. Tentu ini akan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Keluarga akan makin kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga sementara penghasilan mereka tetap bahkan malahan berkurang.

Dengan diberlakukan Fuel card 2.0 apakah pemerintah bisa menjamin penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran. Atau ini hanya dijadikan alat untuk menghilangkan subsidi. Kebijakan ini mengingatkan kita kembali kepada hilangnya premium. Awalnya langka, susah didapatkan kemudian ditarik dari pasaran sehingga masyarakat beralih ke pertalite dan pertamax. Masyarakat dibuat tidak punya pilihan lain.

Sungguh kebijakan ini terus berulang. Yaitu pencabutan subsidi terhadap berbagai kebutuhan pokok masyarakat terus dilakukan. Pemerintah menganggap selama masyarakat diberikan subsidi, maka masyarakat tidak akan pernah mandiri.

Melihat fakta diatas, lantas apa sebenarnya yang membuat negara abai terhadap hak-hak masyarakat. Bukankah seharusnya negara harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan malah terus melakukan pencabutan subsidi untuk mengurangi beban anggaran. Sistem ekonomi apa yang sebenarnya yang dianut oleh negara hari ini?

Pencabutan Subsidi Kebijakan Sistem Ekonomi Kapitalisme Neo Liberal
Menurut Grossman dalam sistem-sistem ekonomi (1995) menerangkan bahwa dalam sistem kapitalisme terdapat 2 macam pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung.

Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan mengabaikan mekanisme pasar, seperti embargo perdagangan dan penetapan harga tertinggi suatu barang. Seadangkan pengendalian tidak langsung adalah kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta penetapan pajak dan subsidi. Jadi dalam sistem kapitalisme, subsidi merupakan instrumen pengendalian tidak langsung.

Subsidi terkait dengan peran negara dalam ekonomi, terutama dalam pelayanan publik. Makanya, sikap kapitalisme terhadap subsidi berbeda-beda, Bergantung kepada konsep peran negara menurut aliran kapitalisme yang dianut. Ada aliran yang pro-subsidi dan ada aliran baru anti subsidi yaitu neoliberalisme.

Kapitalisme aliran neoliberasme digagas oleh Friedrich Hayek dan Milton Friedman yang memiliki pandangan bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi adalah ancaman yang paling serius bagi mekanisme pasar. Maka pencabutan subsidi sangat dianjurkan dalam neoliberalisme karena pelayanan publik harus mengikuti mekanisme pasar, yaitu negara harus menggunakan prinsip untung-rugi dalam penyelenggaraan bisnis public.

Dalam skala internasional, Neoliberalisme ini kemudian menjadi hegemoni global melalui tiga actor utamanya yaitu: WTO, IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia dan IMF terkenal dengan program SAP (Structural Adjusatment Program) yang berbahaya, salah satunya penghapusan subsidi.

Maka semenjak Indonesia masuk dalam perangkap hegemoni global, secara otomatis Indonesia menerapkan sistem kapitalisme neo-liberalisme yang anti subsidi. Jadi inilah penyebab pemerintah sering mencabut subsidi berbagai kebutuhan pokok masyarakat.

Islam Mengatur Subsidi Untuk Kemaslahatan Rakyat

Islam adalah agama yang sempurna yang Allah SWT turunkan untuk umat manusia. Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah tapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk pemberian subsidi bagi rakyatnya. Jika Kapitalisme memandang subsidi dari perspekstif intervensi pemerintah atau mekanisme pasar, Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu kapan subsidi boleh dan kapan subsidi wajib dilakukan oleh negara. Jika subsidi diartikan sebagai bantuan keuangan yang dibayar oleh negara maka Islam mengakui adanya subsidi dalam pengertian ini. Subsidi dapat dianggap salah satu mekanisme yang boleh dilakukan negara, karena termasuk pemberian harta milik negara kepada individu rakyat yang menjadi hak khalifah.

Subsidi yang diberikan negara kepada rakyatnya dalam berbagai sektor, seperti: pertanian, pelayanan publik, Energi (BBM) dan lain-lain. Namun jika terjadi ketimpangan ekonomi, maka pemberian subsidi wajib hukumnya, Karena mengikuti kewajiban syari’ah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu didalam Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antar seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu. Sebagaimana firman Allah SWT :

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.". (Qs.Al Hasyr:7)

Sementara untuk bidang pendidikan, keamanan dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara memberikan pelayanannya secara berkualitas dan gratis. Masya Allah hanya Islam yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya.

Maka sudah saatnya kembali kepada Islam yang sudah jelas akan membawa umat manusia kepada kebahagian hakiki. Karena syariat Islam yang sumbernya jelas dari Allah SWT yang tidak akan pernah ada cacatnya dan sesuai dengan fitrah manusia. Wallahu a’lam bisshawwab.[***]

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Umat

Baca Juga