oleh

Bawaslu: Pemilu 2019 Masih Diwarnai Dengan Money Politic Ketidaknetralan ASN Tingginya Politik Sara dan Hoax

RadarKotaNews – Fungsi Bawaslu melakukan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum dalam Pemilu. Namun demikian, Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Hal tersebut di sampaikan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu RI, Flitz Edward
dalam Seminar bertajuk “Bahaya Hoax di Tahun Politik”, di Gedung Nusantara I MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/10/18)

Karna itu, Bawaslu mengidentifikasi potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu. “Kami menengarai bahwa Pemilu tahun 2019, masih akan diwarnai dengan money politics, ketidaknetralan ASN serta tingginya politik sara dan hoax,”ujarnya

Di samping itu Flitz Edward membenarkan bahwa lebih dari 50% dari jumlah penduduk di Indonesia adalah pengguna internet. “Kami melihat hoax ini sebagai disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang salah yang disebarkan dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu.”terangnya.

Berbeda dengan misinformasi. Lanjut Flitz Edward, Kalau misinformasi kita tidak tahu bahwa informasi yang kita sebarkan adalah salah. Sedangkan disinformasi, kita tahu bahwa informasi tersebut salah, tetapi tetap kita sebarkan

Pasalnya, disinformasi mudah menyebar, karena sifat informasi yang dibagikan cenderung lebih bombastis dan mengejutkan. “Sepanjang Juli-September 2018, 47,83% konten disinformasi di temukan di Facebook, 12,17 % konten disinformasi di temukan di Twitter, 11,74 % konten disinformasi di temukan di WhatsApp, dan 7,83 % konten disinformasi di temukan di YouTube.”ungkapnya.(wawan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed