Banjir Tak Kunjung Usai, Apa Penyebabnya?

Pemerhati Masalah Umat, Novianti Noor (Ist)

Oleh: Novianti Noor

Banjir kembali melanda kota Samarinda, Kaltim pada senin pagi (18/10/2021). Hujan deras yang mengguyur kota mulai tengah malam hingga siang hari menyebabkan banjir. Banjir yang cukup dalam juga melumpuhkan jalur Samarinda - Bontang karena banyaknya kendaraan tak dapat melintas.

Sejumlah toko dan rumah warga pun tak sedikit yang kebanjiran.
Sejumlah wilayah di Samarinda juga tergenang banjir sejak senin dan baru surut sekitar empat sampai lima hari kemudian. Salah satu yang mengalami surut cukup lama adalah di wilayah Bengkuring dan Pemuda. Namun banjir yang melanda sejumlah kawasan di Samarinda memang tingginya tidak merata, karena tergantung limpahan air hujan dari hulu dan dialirkan melalui Sungai Karang Mumus (SKM).

Menurut pengamat lamanya durasi banjir di sejumlah titik ibu kota provinsi Kaltim itu tak lepas dari limpahan air sungai setelah hujan, juga karena rusaknya ruang sungai di kawasan hulu dan tengah.

"Ruang sungai atau daerah aliran sungai (DAS) itu meliputi gunung, bukit, lembah, rawa, dan titik yang paling dekat dengan sungai, yakni riparian," ujar Misman yang juga Ketua Gerakan Memungut Sehelai Sampah di Sungai Karang Mumus (GMSS-SKM) di Samarinda, Minggu (24/10) seperti dikutip dari Antara.

Gunung dan bukit digunduli, pohonnya ditebang, sehingga ketika hujan turun, maka tidak ada akar pohon yang dapat menyerap air hujan, sehingga air langsung terjun bebas ke pemukiman warga. Parahnya lagi, bukit di ruang sungai justru banyak yang dipangkas, kemudian tanahnya untuk menguruk rawa demi permukiman, sehingga ini merupakan perilaku perusakan lingkungan ganda, karena rawa yang diuruk pun berada di ruang sungai.

Banjir Lagi, Apa Penyebabnya?

Tak hanya terjadi sekali atau dua kali. Banjir bagaikan momok yang datang setiap kali hujan turun. Padahal hujan yang turun dari langit adalah rahmat yang sesungguhnya Allah turunkan untuk umat manusia.

Tak semata karena curah hujan yang cukup tinggi saja. Sebagian besar lahan yang digunakan sebagai daerah resapan air justru dialih fungsikan menjadi perkebunan, perumahan dan pertambangan. Banjir yang sempat melumpuhkan kota juga diduga karena 31 persen luas kota sudah menjadi konsesi tambang. Sehingga Samarinda tak mampu bertahan karena daya tampung lingkungan sudah tidak ada. Penanganan banjir pun hanya jangka pendek, yakni melakukan pelebaran sungai atau pengerukan. Namun hal itu hanya untuk mengurangi volume air ketika banjir, bukan menyelesaikan masalah utama jangka panjang.

Hal ini juga dipengaruhi oleh pemikiran yang hadir dalam sistem sekarang. Pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan ada tidaknya pemasukan bagi kantung pemilik modal, bukan lagi kondisi lingkungan.

Keuntungan secara materi inilah yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan. Inilah pemikiran kapitalisme yang menstandarkan perbuatan pada asas manfaat. Tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi. Sistem kapitalisme membebaskan kepemilikan, lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan pun diubah oleh pemilik modal demi keuntungan tanpa memikirkan dampak lingkungannya.

Keserakahan Kapitalisme Membawa Kerusakan dan Kesengsaraan
Banjir berulang karena eksploitasi alam yang serakah adalah sifat bawaan sistem Kapitalisme. Daya rusak kapitalisme terhadap alam, manusia, dan kehidupan sangat besar. Penguasa kapitalis bersanding dengan para korporat demi memenuhi kepentingan mereka. Tak segan mereka mengeruk kekayaan alam meskipun membawa banyak kerusakan dan kerugian bagi banyak pihak.

Pihak swasta pasti berpikir bagaimana meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil mungkin. Eksploitasi yang berlebih akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lihat saja reklamasi tambang yang terabaikan, penanaman kembali hutan yang tak berjalan. Banjir yang melanda lebih banyak disebabkan banyaknya lahan berubah fungsi sehingga daerah resapan air berkurang, atau dengan kata lain, penyebab banjir bukan hanya aspek teknis tetapi juga dari sisi kebijakan dan penerapan sistem Kapitalisme.

Penerapan sistem pemerintahan demokrasi dengan paradigma sekuler kapitalistik yang diadopsi penguasa negeri ini telah membuat hal-hal di luar keuntungan materi menjadi terabaikan. Sistem pemerintahan ini meniscayakan koloborasi antara penguasa dan pengusaha dalam penetapan kebijakan. Hingga tak heran, banyak kebijakan yang justru melegitimasi para pemilik modal melakukan perusakan lingkungan, atas nama menggenjot investasi demi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Atasi Banjir dengan Penerapan Islam Secara Menyeluruh

Berbeda dengan kapitalisme, Islam mengatur kepemilikan, lahan-lahan yang mempunyai pengaruh terhadap kemaslahatan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh swasta. Namun harus dikelola oleh negara untuk kepentingan orang banyak. Islam juga mengatur perkara tata ruang, pembangunan, konversi lahan.

Negara tidak dibenarkan memberikan hak pemanfaatan istimewa berupa hak konsesi dan yang lainnya kepada individu ataupun perusahaan, baik untuk pembukaan tambang, perkebunan sawit, dan lain sebagainya yang mengancam kelestarian alam.

Dalam Islam, Rasulullah melarang pengelolaan harta milik oleh individu. Dalam hadis Rasulullah saw bersabda, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api” (HR Abu Dawud). Maka jelas, negara adalah pihak yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Menjauhakan dari aspek eksploitatif dam pemanfataan sumber daya alam adalah tugas negara.

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang didapat hanya bisa dirasakan dengan menerapkan Islam sebagai sistem secara menyeluruh. Penerapan sistem Islam secara menyeluruh juga mencegah kerakusan dan konsumerisme, menjauhkannya dari aspek eksploitatif dalam pemanfataan sumber daya alam. Serta menjamin terwujudnya kembali keharmonisan alam yang dirusak. Wallahu a’lamu bi as-shawwab.[*]

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Umat

Baca Juga