Bakamla Lecehkan TNI AL dan PSDKP, Ini Kata Pengamat Militer

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Soleman B Ponto

RadarKotaNews, Jakarta - Pengamat militer, Soleman B Ponto mengatakan, demi mendapatkan kesempatan untuk dapat pemasukan tambahan, Badan Keamanan Laut (Bakamla) tega melecehkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

"Hal itu terkait usulan program sejenis komponen cadangan (komcad) versi nelayan, atau pembentukan Nelayan Nasional Indonesia (NNI)," ujar Soleman B Ponto, di Jakarta, Minggu (10/10/2021),

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) ini, juga mengkritisi pernyataan Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita, yang mengatakan Laut Natuna Utara tengah bergolak dan nelayan diharapkan dapat mengawal wilayah itu.

"Apa yang dimaksud dengan Laut Natuna Utara tengah bergolak? Tidak ada yang bergolak di Laut Natuna Utara. Semua terkendali dengan baik," kata Soleman.

Menurut Soleman, semua kapal-kapal ikan yang menangkap ikan tanpa ijin di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Laut Natuna Utara), semuanya sudah ditangkap ole kapal-kapal TNI AL beserta kapal-kapal PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Untuk diketahui bahwa TNI AL dan PSDKP sudah memilik peralatan canggih untuk memonitor keberadaan kapal-kapal penangkap ikan illegal di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara).

"Sepengetahuan saya, setiap tahun setidaknya ada lima KRI yang beroperasi. Belum lagi kapal-kapal dari PSDKP Kementrian Kelautan dan Perikanan selalu hadir disana," jelas Soleman.

Atas hal itu, dirinya menyebut Bakamla seperti tidak mengerti atau pura-puran tidak mengerti, sehingga menyatakan bahwa ada pergolakan di ZEE Indonesia.

Dia menyebut dasar adanya pergolakan yang dijadikan Bakamla untuk mengusulkan dibentuknya Nelayan Nasional Indonesia untuk mengawal wilayah laut Natuna Utara sangat tidak masuk akal. Ia bahkan mempertanyakan bagaimana caranya nelayan akan mengawal wilayah laut itu. Apa kemampuan nelayan-nelayan itu, dan kemana para nelayan ini harus melapor.

"Sehebat-hebatnya nelayan apa yang bisa mereka lalukan untuk mengawal wilayah. Apa kewenangan para nelayan ini. Tidak mungkinlah nelayan bisa melaksanakan hal itu," imbuhnya.

Apalagi kata Soleman, Para personili yang ada di Bakamla, banyak yang berasal dari TNI AL. Mereka tahu bahwa di ZEE Indonesia (Laut Natuna Utara) sepanjang tahun ada KRI yang bertugas secara rutin.

"Lalu mengapa mereka membuat rancangan seperti itu. Hal inilah yang perlu dicermati. Karena, tidak menutup kemungkinan mereka sudah memiliki agenda yang tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan dari situasi yang mereka ciptakan itu," tuturnya.

Soleman menilai, rancangan mereka menjadi semakin jelas dengan adanya pernyataan selanjutnya bahwa nelayan-nelayan itu nantinya akan bertugas untuk melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sambil mencari ikan, serta tetap digaji negara sebagaimana komcad.

"Bisa dibayangkan kekacauan yang akan terjadi, dimana ada nelayan yang digaji pemerintah dan nelayan yang harus membanting tulang dengan usaha sendiri," terangnya

Oleh karena itu, Soleman mengingat kembali terkait pemberitaan pada tanggal 18 September 2021, yang mana Bakamla menyatakan bahwa di Laut Natuna Utara ada banyak kapal Nelayan Asing. Namun setelah ditindak lanjuti oleh TNI AL, ternyata itu hanya berita bohong. Pesawat Udara TNI AL yang patroli diwilayah itu menyatakan tidak ditemukan kapal-kapal seperti yang di laporkan oleh Bakamla.

"Lalu sekarang Bakamla menyatakan perlu untuk membentuk Nelayan Nasional Indonesia untuk mengawasi situasi di Laut Natuna Utara ini, lalu kemudian para nelayan ini di gaji oleh pemerintah. Fakta itu semua merupakan bukti bahwa Bakamla dengan sengaja melecehkan TNI AL, dengan maksud agar pembentukan Nelayan Nasional Indonesia itu disetujui, dan Bakamla mendapatkan keuntungan dari keberadaan nelayan itu," kata dia.

Meski begitu, Soleman ingin masyarakat Indonesia mengetahui jika situasi di laut China Selatan atau di Laut Natuna Utara saat ini aman dan terkendali. Dia menyebut jika ada yang menyatakan situasi disana seakan-akan gawat hanyalah segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan.

"Cobalah perhatikan, selama ini Bakamla selalu mempublikasikan bahwa di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan itu tidak aman. Padahal yang paling tahu situasi diwilayah laut itu adalah TNI AL. Sikap Bakamla inilah sangat melecehkan TNI AL."

"Patut dicurigai adanya agenda lain dari Bakamla, seperti yang terjadi pada pembelian radar senilai Rp 850 miliard yang lalu, dimana pada akirnya terbongkar adanya kasus korupsi pada proses pengadaan radar itu. Untuk menjaga marwah TNI AL sebaiknya Bakamla membatalkan rancangannya itu," kata dia.

Sebelumnya, Bakamla mengaku tengah mengusulkan program sejenis komponen cadangan (komcad) versi nelayan agar bisa ikut mengawal wilayah yang tengah bergejolak, seperti Laut Natuna Utara.

"Namanya Nelayan Nasional Indonesia (NNI)," kata Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita, saat ditanya soal Komcad di lingkungan kelautan, di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

"Masih dalam bentuk konspesi, baru akan kita sampaikan ke kementerian/lembaga terkait," lanjutnya. [ip]

Penulis:

Baca Juga