oleh

ATMAJA: DPR Segera Sahkan Usulan Angket Maling Jiwasrayagate

RadarKotaNews, Jakarta – Sejumlah massa mengatasnamakan diri dari Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya (ATMAJA) berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Mereka meminta DPR RI agar segera membentuk Panitia Hak Angket Jiwasrayagate untuk mengusut tuntas kasus mega korupsi Jiwasraya dan tangkap aktor serta aliran dananya.

Koordinator aksi Ainur Ridha mengatakan saat skandal maling Jiwasraya menyeruak. Banyak praduga-praduga muncul. Entah kecurigaan bahwa dana itu dipakai untuk dana politik, muncul dugaan keterlibatan Kepala Staff Kepresidenan (KSP), ”pembiaran” adanya kejahatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga dugaan transaksi goreng saham dengan cara culas oleh perusahaan menteri BUMN Erick Thohir dan Wantimpres Sri Dato Tahir.

Maka dari itu, rakyat harus tahu, upaya hukum saja tidak cukup. Banyak pertanyaan mesti dijawab, antara lain:
Apa hubungan Maling Jiwasraya dengan KSP, mengingat salah satu tersangka, Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya juga pernah menjadi pejabat Tenaga Ahli Utama di KSP.

“Apa hubungan Jiwasraya dengan Sri Datok Tahir, yang saat ini menjadi Wantimpres? Jangan karena jabatan mentereng, Kejagung sungkan untuk men-TSK-kan sekalipun bukti-bukti sudah ada.”tegas Ainur

Selain itu, apa hubungan Jiwasraya dengan saham Mahaka, perusahaan milik Meneg BUMN Erick Thohir yang sempat waktu Pilpres 2019 lalu menjadi ketua Timses pemenangan Presiden Jokowi.

“Apa hubungan Jiwasraya dengan petinggi OJK, sehingga maling Jiwasraya Ieluasa nyolong? Seakan membiarkan kejahatan besar ini Ieluasa berbuat. Kejagung harus juga berani TSKkan oknum OJK yang membiarkan kejahatan keuangan ini terjadi,”tukasnya

Menurut Ainur, untuk menjawab banyak pertanyaan, upaya hukum Kejagung tidak cukup. Harus ada upaya politik agar masalah terbuka lebar, tuntas dan bermartabat.

Kami yang tergabung dalam Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya (ATMAJA) menyatakan sikap :

Pertama, Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan Pimpinan DPR harus Segera sahkan usulan angket Jiwasraya

Kedua, Menolak rencana Penyerahan modal negara (PNM) dan Bailout sebesar Rp 1.5 Triliun untuk menutupi hutang Jiwasraya kepada pemegang poIis asuransi. Negara tidak boleh membantu maling. (Adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed