Atasi Krisis Pangan di Wilayah Konflik dengan Mewujudkan Kepemimpinan Islam

Foto; Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam, Djumriah Lina Johan

Oleh: Djumriah Lina Johan

Suriah mengalami krisis pangan yang belum terselesaikan hingga kini. Sebelum 2011, negara ini mampu memproduksi cukup gandum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi roti dalam negeri. Namun, sejak perang berkecamuk di Suriah, produksi dan persediaan roti pun mulai menipis.

Berdasarkan laporan Human Rights Watch, konflik bersenjata selama satu dekade telah menyebabkan kekurangan gandum yang parah di Suriah akibat lahan-lahan pertanian semakin sedikit. Selain itu, banyak pula toko roti yang ikut hancur dan tidak dapat beroperasi selama konflik.

Kondisi itu diperparah dengan kebijakan distribusi roti yang diskriminatif, yang mana ada pembatasan jumlah roti bersubsidi yang dapat dibeli warganya. Roti pun menjadi barang yang diperebutkan di Suriah, banyak orang yang melakukan perjalanan melalui pos pemeriksaan untuk sekadar mendapatkan roti.

Sementara yang lainnya, berdesakkan menunggu di depan toko roti. Padahal, seringkali tidak ada cukup roti untuk semua orang yang telah mengantre. Pejabat Suriah mengatakan, yang diprioritaskan adalah memastikan setiap orang memiliki cukup roti, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya.

"Jutaan orang kelaparan di Suriah, sebagian besar karena kegagalan pemerintah untuk mengatasi krisis roti yang ditimbulkannya," ujar Sara Kayyali, peneliti Suriah di Human Rights Watch.

Berdasarkan studi yang diterbitkan Universitas Humboldt pada 2020, disebabkan konflik berkepanjangan, Suriah kehilangan 943 ribu hektar lahan pertanian antara tahun 2010 dan 2018. Depresiasi mata uang Suriah yang parah, juga memengaruhi daya beli warga di seluruh negeri. Hal ini membuat warga yang beralih menjadikan roti sebagai makanan utamanya pun bertambah.

Hingga Februari 2021, Program Pangan Dunia, setidaknya 12,4 juta warga dari 16 juta warga Suriah mengalami kerawanan pangan. Jumlah ini bertambah 3,1 juta dari tahun lalu. World Food Programmer (WFP) juga memperkirakan 46 persen keluarga di Suriah telah mengurangi jatah makanan harian mereka, dan 38 persen orang dewasa telah mengurangi konsumsi pangan mereka, agar anak-anak mereka memiliki cukup makanan. (Republika.co.id)

Hal serupa juga terjadi di Myanmar. Sebagaimana diwartakan AsiaToday.id pada Sabtu (29/5/2021) Program Pangan Dunia (WFP) mendengungkan bahwa jutaan warga di Myanmar kini menghadapi ancaman krisis pangan dan kelaparan ekstrem.

Ekonomi dan sistem perbankan nasional negeri itu telah lumpuh sejak perebutan kekuasaan militer yang mendorong pemimpin sipil Aung San Suu Kyi lengser pada Februari lalu. Mata pencaharian telah hilang setelah pemogokan dan penutupan pabrik, harga bahan bakar melonjak dan mereka yang cukup beruntung memiliki tabungan bank harus mengantre sepanjang hari untuk menarik uang tunai. Bertualang di tempat umum untuk mencari nafkah juga mengancam keselamatan dengan latar belakang tindakan keras tanpa pandang bulu dan brutal oleh pasukan keamanan terhadap perbedaan pendapat yang telah menewaskan lebih dari 800 warga sipil.

Di negara yang pada waktu normal mengekspor beras, kacang-kacangan, dan buah-buahan itu, jutaan warga akan kelaparan dalam beberapa bulan mendatang. WFP memperkirakan dalam 6 bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta lebih orang akan kelaparan di Myanmar.

Di tengah ketidakmampuan sistem kapitalisme menyelamatkan manusia dari wabah Covid-19 serta konflik berkepanjangan, sudah seharusnya semakin menyadarkan kaum muslimin akan kebutuhan sistem baru. Sistem yang akan menyelamatkan manusia dan dunia dari berbagai malapetaka, serta membawa solusi yang akan menyejahterakan.

Satu-satunya harapan umat hanyalah kepada sistem kepemimpinan Islam, yakni Khilafah. Inilah sistem yang dibangun di atas landasan wahyu Allah SWT dan dituntun oleh Rasulullah SAW serta dilanjutkan para Khalifah setelahnya.

Sejak runtuhnya Khilafah pada 3 Maret 1924, sistem kapitalisme menjadi sistem yang mengendalikan kehidupan umat Islam.

Mulai saat itu perjalanan panjang penderitaan terjadi dalam segala bentuknya, terlebih orang-orang kafir Barat menduduki tanah-tanah muslim, membaginya menjadi negara bagian kecil, dan menempatkan di atas setiap negara bagian seorang penguasa agen yang melindungi kepentingan tuannya.

Mereka mengambil dan merampok kekayaan kaum muslimin, sehingga umat Islam hidup dalam kemiskinan, kelaparan, kebutuhan, dan kekurangan, di tengah kekayaan negara mereka dalam semua bentuknya.

Kebijakan memiskinkan dan memperbudak manusia adalah inti sistem kapitalisme rakus yang menjadikan utilitas sebagai ukuran kehidupan, kemudian berusaha mencapainya dengan mengorbankan penderitaan orang lain, termasuk jika itu mengarah pada pembunuhan jutaan orang dengan penyebaran kelaparan.

Hanya dengan Khilafah, umat Islam bisa mendapatkan kekayaan mereka, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka satu per satu.

Sebab, negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….”(HR Muslim).

Dengan kedua fungsi politik ini, maka seluruh rantai pasok pangan akan dikuasai negara. Meskipun swasta boleh memiliki usaha pertanian, namun penguasaan tetap di tangan negara dan tidak boleh dialihkan kepada korporasi. Negaralah yang menguasai produksi sebagai cadangan pangan negara.

Kewajiban Khilafah mewujudkan kedaulatan pangan berasal dari seruan Allah SWT dalam QS An Nisaa: 141 yang artinya:

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Oleh karena itu Khilafah tidak dibolehkan memiliki ketergantungan pangan pada impor. Di samping itu visi ketahanan pangannya diarahkan pada 3 target yaitu 1) ketahanan pangan untuk konsumsi harian, 2) ketahanan pangan untuk kondisi krisis (termasuk bencana, wabah dsb), serta 3) ketahanan pangan untuk kebutuhan jihad."

Dengan visi inilah Khilafah akan serius memaksimalkan semua potensi pertanian yang dimiliki di dalam negeri untuk membangun ketahanan pangan.

Jadi, adalah kewajiban bagi umat Islam untuk bekerja secara serius dan tulus dengan jamaah dakwah ideologis untuk mendirikan kekhalifahan yang dipandu dengan benar pada metode kenabian untuk mengubah realitas umat dan menyingkirkan penindasan sistem kapitalisme yang membuat negara dan rakyat paling sengsara. Di situlah letak kemuliaan di dunia ini dan kesuksesan di akhirat.

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka.” (QS Ar-Ra’d: 11)

*) Penulis adalah Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Baca Juga