RadarKotaNews, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat mengatakan bahwa seluruh perusahaan yang ada di Indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, kami meminta kepada pemerintah khususnya kemenakertrans harus merespon masalah-masalah seperti ini.
“Saya menduga kuat ada orang yang bisa melenggang kan permasalahan terkait masalah PHK sepihak. Kami mendapat dugaan ada pembungkaman untuk para media,” kata Mirah saat Konferensi Pers di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/20202)
Meski demikian perlu anda ketahui juga, bahwa pekerja jalan tol saat ini ada sekitar 2000 orang yang di PHK secara sepihak juga. Untuk itu negara jangan main-main untuk menciptakan UU Omnibus Law, karena isinya sangat merugikan pekerja.
Masalah virus Corona, kami dari Aspek Indonesia mempunyai anggota dari kalangan medis juga. Dan saat ini masalah pencegahan virus Corona dari segi pakaian untuk pekerja medis saja masih kurang.
“Masalah UU Omnibus Law juga akan banyak Perusahaan yang mem PHK secara sepihak tanpa perundingan terlebih dahulu,”terang Mirah.
Di tempat yang sama Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko menyebut bahwa yang ditakuti buruh itu adalah PHK, karena PHK itu tidak ada sanksinya. Kecuali PHK pensiun yang dibayar pesangon. Dibandingkan UU No. 13 dengan UU Omnibus LAW bahwa UU Omnibus LAW benar-benar sangat Cilaka.
“UU Omnibus LAW itu benar-benar tidak memihak kepada pekerja. Dalam 6 bulan terakhir ini saja di bidang Garment saja sudah ada sampai 100 ribu orang yang di PHK,”jelas Joko.(wawan)
