oleh

Arief Poyuono: Revisi UU KPK untuk Melemahkan KPK Dalam Pemberantasan Korupsi

RadarKotaNews – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, kelima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih punya tugas untuk bersama pegawai KPK dan masyarakat menolak revisi UU KPK yang akan dilakukan oleh DPR dan Presiden Joko Widodo

“Sebab jika mereka tidak berani menolak  mereka hanya akan jadi Pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja nantinya. Revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan Korupsi,” kata Arief di Jakarta, Jumat (13/9/19).

“Apalagi kata Pak Firli dia mau ngawal pemindahan ibu kota negara yang akan banyak sekali pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh Pemerintah dengan dana ribuan trilyun. Sudah dipastikan pratek korupsi, kolusi dan nepotisme akan terjadi diantara para pejabat negara, legislatif dan para mafia proyek Infrastruktur yang selama ini gerah dengan penindakan-penindakan KPK dalam menangkap rekan-rekan mereka karena korupsi,” tambahnya.

Menurut Arief, pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu tujuan untuk merevisi UU KPK. Sebab, kata Arief, banyak masukan ke Jokowi kalau UU KPK tidak direvisi, maka bisa menjadi hambatan pembangunan ibukota baru.

“Sebab kata pembisik-pembisiknya, para pejabat negara, BUMN, investor dan anggota legislatif takut kerja. Padahal itu hanya alasan yang dibuat-buat agar mudah untuk merampok uang negara dari pembangunan ibu kota nantinya,” ungkapnya.

“Nah, berani enggak pimpinan KPK yang baru menolak revisi UU KPK nantinya? Awas perampokan massive uang negara,” pungkasnya.(fri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed