oleh

APMPDD Desak Polri, KPK dan Kejagung Mengusut Kasus Pemotongan Dana Desa di Taliabu Malut

RadarKotaNews, Jakarta – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Dana Desa (APMPDD), Menggelar aksi unjuk rasa di Depan Gedung Baharkam Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta selatan, Jumat (29/11). Mereka menuntut Lembaga Penegak Hukum Kepolisian RI, KPK dan Kejaksaan Agung RI segera usut tuntas kasus pemotongan dana desa pada Kab. Kepulauan Taliabu Prov. Maluku Utara;

Koordinator aksi AMPDD, Frans beberkan terkait pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara Rugikan Negara 4,26 Miliar – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Pulau Taliabu meguak setelah ditemukan kwitansi Pemotongan dana desa.

Menurutnya Frans, Pemotongan dana desa tersebut dilakukan oleh Kantor Unit Bank Rakyat Indonesia Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, senilai Rp. 60.000.000, – setiap desa se – Kabupaten Pulau Taliabu dengan Jumlah desa di Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 71 desa dari 8 kecamatan sehingga total kerugian negara diperkirakan 4,26 miliar.

Pasalnya, Pemotongan dana desa tersebut terjadi pada realisasi /pencairan dana desa tahap satu tahun 2017, tepatnya tanggal 06 Juli 2017, Pukul 10.24 WIT dengan cara ditransfer ke CV. Syafaat Perdana. CV. Syafaat Perdana merupakan badan usaha milik pejabat pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu tepatnya Kepala Bidang Pembendaharaan dan Khas Daerah, Kabupaten Pulau Taliabu Agumaswaty Toyib Koten.

Kemudian kata dia, Desakan Penyelesaian kasus oleh mahasiswa dan LSM Sejak ditentukan kwitansi dugaan Pemotongan dana desa ini. Namun, Berbagai elemen (Mahasiswa dan LSM ) mulai melakukan desakan kepada lembaga Penegak hukum (polisi dan KPK) untuk mengusut tuntas kasus yang disinyalir sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Pamanggilan Saksi dan Pemeriksaan
Kepala desa dan mantan kepala BPMD Kabupaten Pulau Taliabu untuk dimintai keterangan terkait kasus pemotongan dana desa yang terkendala karena alasan akses ke Maluku Utara yang cukup jauh maka pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 penyidik Polda Maluku Utara kembali melakukan pemeriksaan jilid III unit Reskrim Polsek Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara berdasarkan surat panggilan nomor S.Pgl /70/II /2018 /DitReskrimsus, laporan Polisi (LP) Nomor. Pol LP /39 /K /XI/2017/Malut /SPKT, 6 November 2017 dan Surat Perintah Penyidikan pihak – pihak yang di periksa antara lain, kepala – kepala desa dan mantan kepala BPMD (Sekarang sekda Kabupaten Pulau Taliabu) Salim Ganiru, Aliong Mus selalu Bupati Pulau Taliabu tidak hadir dalam Pemeriksaan bahkan terhitung dua kali Pemanggilan tapi selalu mangkir /Tidak hadir dimintai keterangan.

Penetapan Tersangka
Tanggal 26 Agustus 2018 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimsus) Kombes (Pol) Masrur akhirnya Menetapkan Agumaswaty Toib Koten selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017 tentang Pemilu Setelah Penetapan Agumaswaty Toib Koten selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Pulau Taliabu sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017,

Tidak hanya itu, Frans juga menyebut oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini karena jelas menerima Aliran Dana Pemotongan dana Desa yaitu :

Pertama, Mantan Kepala Dinas PMD yang kini menjabat Sekda Kabupaten Pulau Taliabu (SalimGaniru)

Kedua, Camat Se – Kekabupaten Pulau Taliabu (8 Kecamatan)

Ketiga, Kepala BRI Unit Bobong Kabupaten Pulau Taliabu ;dan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu

Oleh karena itu Kami Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Dana Desa :

1. Mendesak Pihak Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak lanjuti kasus Pemotongan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

2. Mendesak Mabes Polri untuk menetapkan sebagai tersangka penerima aliran dana pemotongan dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yakni Mantan Kepala Dinas PMD yang Kini menjabat Sekda Kabupaten Pulau Taliabu (Salim Ganiru) Camat Se – Kabupaten Pulau Taliabu (8 Kecamatan) : dan Kepala BRI Unit Bobong Kabupaten Pulau Taliabu.

3. Mendesak Mabes Polri untuk menetapkan Aliong Mus (Bupati Kabupaten Pulau Taliabu) sebagai tersangka utama kasus pemotongan dana desa Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

4. Mendesak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan Investigasi dan audit terkait penyalahgunaan wewenang dan Kekuasaan yang dilakukan oleh oknum di pemerintahan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. (fy/adrian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed