Apakah Level Hutang Indonesia Sudah Membahayakan?, Ini Kata PC PMII

Foto: Novi (Mandataris Ketua Kopri PC PMII Jakarta timur). (Ist)

RadarKotaNews, Jakarta - Pandemi Covid-19 yang belum juga usai membawa perekonomian dunia mengalami tekanan berat. Wabah yang melanda semua belahan dunia ini seolah mengulang peristiwa besar seabad silam dan menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan serta ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia.

Hal itu sebagaimana di sampaikan Mandataris Ketua Kopri PC PMII Jakarta timur, Novi dalam keterangan persnya kepada awak media, Senin (2/8/2021)

Menurut Novi, pada kondisi ini pemerintah bergerak cepat melalui kebijakan counter - cyclical dan APBN telah menjadi instrumen paling efektif untuk menahan pemburukan kondisi ekonomi nasional. Sayangnya kata di, ketika pemerintah kian memperbesar belanjanya untuk mengatasi jatuhnya Indonesia dalam jurang resesi yang kian dalam

"Indonesia harus berhadapan dengan angka defisit yang melebar," jelasnya

Novi juga menyebut, sejatinya defisit anggaran bukanlah suatu hal yang tabu, selama dana yang dianggarkan untuk pembiayaan dan belanja negara yang dikeluarkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi serta dapat terukur secara outcome, bukan berdasarkan output.

Pasalnya, batasan defisit anggaran belanja diatur dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Defisit anggaran ditetapkan maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari produk domestik bruto (PDB). Kini, akibat adanya pandemi Covid-19, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 1/2020, pemerintah menetapkan batasan defisit anggaran dengan melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan Covid-19.

"Pelebaran defisit itu dilakukan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022," imbuhnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kata Novi, mencatat realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sepanjang kuartal I-2021 sebesar Rp 144,2 triliun. Angka tersebut setara 14,3% dari outlook defisit APBN akhir tahun ini sebesar Rp 1.006,4 triliun.

"Adapun pencapaian ini setara dengan 0,82% dari produk domestik bruto (PDB). Dengan adanya pandemi covid-19, APBN keuangan negara mengalami perubahan dan mengalami tekanan yang sangat besar bahkan syok yang sangat berat akibat covid-19. Sehingga Pemerintah harus melakukan suatu fondasi baru di dalam menghadapi covid-19 ini," ujarnya

Sementara, Menteri Keuangan menerapkan counter cyclical sebagai upaya menjaga belanja negara untuk bisa meminimalkan kerusakan akibat covid-19. Meski begitu, Implikasi dari kebijakan counter - cyclical adalah defisit APBN yang melebar dan semakin sempitnya ruang fiskal. Sebab, melebarnya defisit APBN perlu didukung oleh pembiayaan, di tengah menurunnya realisasi penerimaan negara.

"Terkait hal itu, utang masih mendominasi sumber pembiayaan pemerintah," tegas Novi

Tak dapat dipungkiri bahwa krisis pandemi Covid-19 menyebabkan akumulasi utang pemerintah menjadi tidak terelakkan. Total utang Pemerintah Indonesia sampai dengan April mencapai 2021 Rp 6.527 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 41,88 %.

Novi menilai, peningkatan utang negara diikuti pula dengan porsi beban bunga utang dalam APBN yang juga semakin besar. Mengingat saat ini beban bunga utang diperkirakan naik menjadi Rp. 373 triliun per tahun atau setara dengan 25 persen penerimaan pajak. Kondisi ini tentu akan mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk melakukan belanja produktif.

Meskipun kata Novi, posisi utang pemerintah saat ini masih tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi, di mana UU Nomor 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%. Hal ini tentu bukan berarti Indonesia masih memerlukan tambahan utang atau kita masih berada jauh dari bahaya.

"Kenaikan utang negara tersebut setidaknya menjadi alarm bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati (prudent) dalam membelanjakan utang," terangnya

Novi menjelaskan, peningkatan utang negara dan beban bunga yang kini harus ditanggung negara terjadi bukan tanpa alasan. Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk berupaya keras mencari pembiayaan. Meski demikian, kini pemerintah juga perlu mencari sumber pembiayaan lain selain utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

"Ibarat situasi perang, dalam menghadapi Covid-19 maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah strategis yang terarah dan memiliki daya dukung," katanya

Adapun untuk menambah anggaran agar pembiayaan negara di tengah pandemi bisa lebih optimal, maka pemerintah perlu melakukan terobosan, mencari berbagai peluang, tidak hanya mengedepankan sumber pembiayaan konvensional. Salah satu solusi untuk menjaga keseimbangan neraca APBN kita saat ini iyalah dengan melakukan penghematan belanja belanja pemerintah yang tidak relevan dengan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap program kerja dari mereka sendiri yakni refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penyebaran covid-19 dan dampaknya bagi perekonomian," pungkas Novi. (fy)

Penulis:

Baca Juga