oleh

Antara Omnibus Law dengan Covid-19

RadarKotaNews, Jakarta – Antara omnibus law dengan kejadian wabah Covid-19 yang terjadi, semestinya pemerintah membaca dari awal bahwa ke depan akan ada wabah yang bisa memporak porandakan bukan hanya indonesia bahkan di dunia

Demikian pendapat Presiden Mahasiswa Univ Syarif Hidayatullah Jakarta (Presma UIN), Sultan Rivandi dalam keterangannya, Jumat (27/3/2020)

Menurut Sultan, RUU Omnibus Law ini energi utamanya untuk pertumbuhan ekonomi mengundang investor dsb, namun mengurangi hak buruh mengurangi hak pekerja. Mestinya dari bulan Januari bacaan atau informasi pemerintah terhadap kondisi sekarang sudah harus diprioritaskan

“Seharusnya omnibus law ini tidak dibahas dulu di awal kabinet ini, nggak perlu repot-repot mengejar seratus hari. Apa jangan-jangan karena pemerintah sudah baca kondisi seperti ini?, makanya di buru-buru,” tutur Sultan.

Oleh karena itu, Sultan yakin ini akan menjadi bom peledak saat Corona sudah mulai terkondisikan publik pasti akan marah dan mahasiswa pasti akan menuntut pemerintah atas pertanggungjawabannya, termasuk RUU Cipta Kerja ini.

“Jika tidak dihentikan dan segera dikaji ulang konsep Omnibus law ini maka kita akan berbondong-bondong bersama mengkonsolidasikan dengan kaum Buruh dan masyarakat lainnya untuk gagalkan RUU ini karena sudah tidak punya kekuatan apa-apalagi, sebab semua indikator ekonomi makro kita anjlok, Rupiah anjlok, bahkan sempat tembus Rp.16.000, sementara harga kebutuhan pokok sudah mulai naik,” tegas Sultan.

Pasalnya, kalau kondisi seperti ini dan omnibus low tetap dipaksakan di mana kebijakan dengan sumber daya yang kita punya. Sementara kata dia, akrobatik politik yang tidak termasuk di dalam ruu omnibus law ini dibandingkan dengan perspektif kemanusiaan, dan memang kebutuhan masyarakat itu sendiri.

“Saya geram terhadap sikap kebijakan pemerintah, kalau nggak becus lagi mending turun aja,”tegas Sultan.(fy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed