Anggaran Pendidikan Minim Padahal SDAE Melimpah

Ilustrasi

Oleh: Maulina Rufaida, S.P

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ruang kelas yang mengalami peningkatan kerusakan tertinggi berada di jenjang SD.

Tercatat ada 60,60% ruang kelas SD dalam kondisi rusak ringan atau sedang pada tahun ajaran 2021/2022. Di jenjang SMP, ruang kelas yang mengalami rusak ringan atau sedang sebesar 53,30%. Persentase ruang kelas rusak ringan atau sedang di SMA tercatat sebesar 45,03% pada tahun ajaran 2021/2022. (dataindonesia.id)

Menurut Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut ada enam sub urusan pemerintahan bidang pendidikan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khusus untuk pendidikan tinggi, kewenangan ada sepenuhnya di pemerintah pusat. Sementara untuk urusan pendidikan menengah, dasar, anak usia dini, pendidikan khusus, dan non formal, kewenangan manajemen pendidikan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Setiap tahun lebih dari 60 persen anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk transfer daerah. Anggaran fungsi pendidikan itu disalurkan ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang digunakan untuk kemajuan kualitas pendidikan di daerahnya. Setiap tahun anggaran transfer daerah meningkat seiring dengan peningkatan volume belanja negara. Pada 2018, sebanyak Rp 279,5 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah. Komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terus dibuktikan, salah satunya melalui peningkatan anggaran transfer daerah dari tahun ke tahun. (jendela.kemdikbud.go.id)

Banyak fasilitas pendidikan yang perlu dilakukan pembenahan, baik gedung sekolah maupun alat penunjang lainnya seperti laboratorium. Diakuinya, sekolah-sekolah banyak rusak, yang perlu dilakukan pembenahan, terutama yang ada di Kecamatan. Baik gedung, maupun fasilitas penunjang belajar lainnya, perlu perbaikan. Ini hanya bisa dilakukan dengan anggaran besar. Sementara realisasi tahun 2021, anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan Kutai Timur, banyak sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Padahal, jumlah anggaran yang mereka kelola sebenarnya belum mencapai 20 persen, sesuai dengan UU Disdik. Hal tersebut diungkapkan langsung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Basti Sanggalangi kepada media saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (15/11/2022). (teraskaltim.id)

Minimnya fasilitas pendidikan diakibatkan buruknya birokrasi otonomi daerah. Pemerintah lepas tangan terhadap persoalan pendidikan karena sudah menyerahkan tata kelola pendidikan dasar dan menengah ke daerah. Negara ini menerapkan sistem kapitalisme sehingga aturan yang diterapkan menimbulkan banyak persoalan.

Pemerhati masalah pendidikan Noor Afeefa mengungkapkan “Sistem kapitalisme liberal menghasilkan negara yang bermasalah secara ekonomi sehingga anggaran pendidikan minim. Otomatis pembangunan infrastruktur sekolah pun terhambat,” ungkapnya. (muslimahnews.net)

Karut marut tata kelola anggaran pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah menambah runyam permasalahan pendidikan. Anggaran pendidikan yang minim tentu merupakan paradoks karena Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan energi (SDAE).

Sementara di Kutai Timur juga tidak luput dari minimnya fasilitas pendidikan. Padahal kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah yang masuk provinsi Kalimantan Timur terkenal dengan kekayaan tambang energinya, antara lain minyak, gas dan batu bara.

Tata kelola SDAE yang diserahkan kepada swasta tentu akan menguntungkan para kapitalis. Masyarakat hanya menikmati remah-remahnya saja. Pengelolaan ini bertentangan dengan pengelolaan SDAE di dalam Islam.

SDAE di dalam Islam adalah milik umum. Sehingga semua masyarakat bisa menikmatinya bukan hanya segelintir orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang artinya, kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Peran negara adalah mengelola SDAE bukan memilikinya. Hasil pengelolaannya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun, pengaturan seperti ini hanya dapat diterapkan dalam sebuah institusi khilafah.

Terdapat 2 (dua) sumber pendapatan Baitul Mal di dalam khilafah yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: (1) pos fai’ dan kharaj-yang merupakan kepemilikan negara-seperti ghanimah, khumuûs (seperlima harta rampasan perang), jizyah dan  dharîbah (pajak); (2) pos kepemilikan umum sepert tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan) (Zallum, 1983; an-Nabhani, 1990).

Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan  pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan “iwan” (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan (Khalid, 1994).

Pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan [Khalifah] Muhammad al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004).
Wallahualam bissawab

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial

Penulis:

Baca Juga